.webp)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih urutan pertama hasil perolehan suara pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPRD DKI pada Pemilu 2024. Dengan raihan suara ini, PKS ingin membenahi pendidikan dan kesehatan warga Jakarta.
"Kita ingin pendidikan yang meniadakan diskriminasi. Sekarang kan yang di-anak emas-kan, anak-anak Jakarta yang sekolah di negeri, SD negeri gratis, SMP negeri gratis, SMA negeri, SMP negeri gratis," kata Penasihat Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Khoirudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dia saat menjawab pertanyaan awak media soal komisi apa yang ingin dipimpin PKS DKI.
Khoirudin menuturkan siswa sekolah swasta tak mendapat fasilitas yang sama. Padahal menurutnya sekolah swasta juga membayar pajak ke pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang swasta bayar semua. Kan yang bayar pajak bukan hanya yang sekolah negeri, yang sekolah swasta pun bayar juga. Kenapa yang negeri yang istimewa swasta tidak? Jadi ini yang kita mau selesaikan," imbuh dia.
Selain soal biaya pendidikan, Khoirudin berharap Fraksi PKS DKI Jakarta dapat meningkatkan kesejahteraan para guru. Diketahui, Komisi yang membawahi soal Pendidikan dan kesehatan adalah Komisi E.
"Termasuk honor-honor guru-guru yang di negeri sih aman terkendali," ucap Ketua DPW PKS DKI tersebut.
Ia pun menyoroti tunjangan yang didapat oleh guru swasta lebih kecil dari guru yang mengajar di negeri. Menurutnya, penyelesaian masalah pendidikan ini merupakan kewajiban pemerintah.
"Mestinya orang-orang yang berperanan membantu pemerintah dalam pendidikan diperhatikan oleh pemerintah. Honornya paling tidak, selama ini sudah diberikan itu berupa tambahan honor dari pemerintah Rp 500.000, Rp 550.000 per bulan (guru swasta)," ungkapnya.
"Tapi kalau dilihat jumlah yang mereka terima dengan yang saudara-saudara kita di PJLP terima, jauh lebih dari PJLP. PJLP kan UMP, kalau mereka boro-boro UMP, setengah UMP juga enggak. Setengah juga enggak? Iya, setengah jauh enggak. Nah ini kan kewajiban kita bersama," lanjutnya.
Di sisi lain, ia mengatakan bahwa perlu adanya penambahan biaya belanja Pemda dengan tidak dengan tidak menaikkan pajak. Dengan memaksimalkan potensi aset daerah, Khoirudin mengatakan dapat menambah pendapatan Jakarta.
"Biar nanti menambah pendapatan Jakarta. Dan juga ruang investasi dibuka seluas-luasnya seiring dengan Undang-Undang 2024 tentang Jakarta sebagai kota global. Kan nanti kita masuk investasi di sini, ya nanti uangnya buat rakyat. Kita akan kawal itu," pungkasnya.
(taa/aud)
