.webp)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, memastikan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak berkorelasi dengan Pilkada Jakarta 2024. Hal itu lantaran basis data yang digunakan oleh KPU DKI Jakarta adalah KTP, sementara penghapusan NIK baru menyasar orang yang telah wafat.
"Jadi tetap DPT yang saat ini sudah ditetapkan, 8.3 juta sekian itu, tidak berpengaruh. Kalau kami nonaktifkan NIK-nya itu tidak mempengaruhi DPT yang sudah ada, kecuali mereka yang sudah pindah saja. Mereka yang pindah harus sesuaikan dengan di mana mereka memilih sesuai KTP mereka," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2024).
Budi mengatakan pemilik NIK yang saat ini masuk dalam daftar antrean yang akan dihapus bisa mengajukan sanggahan ke Posko Dukcapil di kelurahan. Sehingga saluran aspirasi masyarakat yang terdampak program penonaktifan NIK mendapat kanal yang tepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam penonaktifan ini hak politik mereka yang terdampak kebijakan ini tidak terblokir. Jadi tetap aman," ujarnya.
Sebelumnya KPU DKI Jakarta meminta publik yang memiliki hak pilih agar mengawasi kebijakan penonaktifan NIK. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya polemik terkait DPT di Pilkada Jakarta.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya, dalam diskusi yang diadakan oleh Cipayung Plus Jakarta dengan tema 'Menuju Pilkada Jakarta 2024' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024). Dody lebih dulu mengatakan bagi masyarakat Jakarta, agar memastikan namanya masuk dalam daftar pemilih.
"Dari sisi pemilih, tentu ini menjadi isu yang penting ya. Pemilih di DKI Jakarta, dan teman-teman yang punya hak pilih, pastikan nanti terdaftar dalam daftar pemilih," kata Dody.
Lebih lanjut, dirinya meminta masyarakat mengawal kebijakan penonaktifan NIK. Dody pun berharap kebijakan itu tidak menjadi polemik, dan menjadi solusi dalam administrasi kependudukan.
"Termasuk tolong dikawal terkait dengan kebijakan penonaktikfan NIK. Tentu kita berharap tidak terjadi polemik, menjadi satu solusi, untuk memantapkan administrasi kependudukan warga Jakarta," pungkas dia.
Simak juga 'Saat Sohibul Iman Bicara Jadi Bacawagub di Pilgub DKI hingga Kans Lawan RK':
