.webp)
Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, mengaku tidak keberatan jika dilakukan amandemen bahwa Presiden kembali dipilih oleh MPR. Ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan hal itu merupakan pengkhianatan terhadap reformasi.
"Jika amandemen untuk mengubah sistem pemilihan presiden langsung dilakukan, maka itu pengkhianatan terhadap reformasi," kata Feri, saat dihubungi, Jumat (7/6/2024).
Feri menyoroti pernyataan Amien Rais yang mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Amien Rais menduga konsep pemilu dipilih langsung itu akan jauh dari praktek politik uang sehingga dia mempersilakan adanya perubahan amandemen Presiden dipilih MPR. Akan tetapi, menurut Amien politik uang tetap terjadi pada pemilihan langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurut Feri hal itu bukanlah solusi, justru menurutnya yang perlu dipastikan adalah pemilu bebas dari politik uang. Sebab menurutnya presiden dipilih oleh MPR juga bisa terjadi politik uang.
"Ya pada dasarnya harus diingat bahwa tidak berarti pemilihan melalui perwakilan di MPR tidak terjadi korupsi, suap menyuapnya bahkan lebih serius itu. Karena basisnya menghitung jumlah anggota MPR, jadi ya bukan tidak mungkin terjadi korupsi-korupsi yang jauh lebih berbahaya," katanya.
"Problematika pemilihan langsung adalah para politisi yang bermain, harusnya dipastikan kritik-kritik agar pemilu langsung itu bebas dari money politic. Jadi Pak Amien Rais salah kaprah itu," katanya.
Feri mengatakan bukan Amien Rais yang menentukan sistem demokrasi langsung atau tidak langsung. Ia menyebut perubahan reformasi di kala itu terjadi karena kehendak masyarakat yang menginginkan adanya reformasi.
"Tuntutan perubahan pemilihan menjadi langsung ketika reformasi itu adalah tuntutan reformasi, bukan tuntutan Amien Rais sendiri, Amien Rais itu cuma debuan dari gemuruh reformasi yang sangat besar. Jadi jangan Amien Rais merasa itu pilihannya sendiri, jadi itu pilihan dan tuntutan reformasi," kata Feri.
Sebelumnya, Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, mengunjungi pimpinan MPR RI. Amien mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).
Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
"Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.
Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung akan jauh dari praktek politik uang.
"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucap dia.
Dalam kesempatan sama, Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan jika partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Bamsoet memastikan pihaknya siap untuk melakukan amandemen.
"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," ujarnya.
Simak Video: Amien Rais Singgung Perusak Demokrasi: Goodbye Sir, Biar Prabowo Ambil Alih
