.webp)
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menanggapi soal mundurkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe. Adi menilai hal itu menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara bukan perkara gampang.
"Secara prinsip mundurnya Kepala Otorita IKN itu menunjukkan betapa persoalan membangun ibu kota itu bukan perkara gampang, bukan perkara simsalabim yang sebenarnya bisa disulap dalam waktu yang cukup singkat," kata Adi dalam acara d'Rooftalk dengan tema 'IKN, Tapera dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi' detikcom, Rabu (5/6/2024).
Adi mengatakan publik sejak awal sudah mewanti-wanti pemerintah soal pembangunan IKN. Menurutnya pembangunan IKN butuh waktu bertahun-tahun lamanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya apa? Publik sejak awal sebenarnya sudah me-warning pemerintah bahwa kalaupun ibu kota itu pindah tapi jangan berharap dalam hitungan tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun bisa dinikmati dengan indah, karena memang di berbagai negara pindahnya ibu kota itu butuh waktu puluhan tahun untuk establis, minimal pembangunan infrastruktur, setelah itu bicara SDM, baru lingkungan ekonomi, kebudayaan dan seterusnya," sebut dia.
"Jadi mundurnya Ketua IKN dan Wakilnya itu ini kan mempertebal sebenarnya, betapa persoalan IKN yang sebenarnya sejak awal sudah diwanti-wanti oleh publik itu menjadi kenyataan. Misalnya persoalan klasik konflik lahan dengan penduduk lokal, itu kan nggak selesai," imbuhnya.
Adi juga menyinggung soal kebutuhan air di IKN. Menurutnya hingga saat ini air di IKN masih susah diakses.
"Termasuk soal, bisa dibayangkan belum bisa ada air, gimana orang mau tinggal di IKN sementara airnya susah untuk diakses, dibor juga nggak boleh, tebang pohon juga nggak boleh dengan dalih keindahan, penghijauan dan seterusnya," sebut dia.
"Kerumitan-kerumitan ini sepertinya bisa mempertebal, kalaupun toh IKN adalah proyek besar tapi jangan berharap setahun besar dinikmati, harus sabar memang, nunggu 5 tahun, mungkin 10 tahun, sehingga landasan ibu kota yang secara perlahan kemudian bisa dinikmati," tambah Adi.
Lebih lanjut, Adi menilai publik saat ini menganggap IKN sebagai proyek yang tergesa-gesa buntur mundurnya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita.
"Kan orang yang kemudian menanggap ini sebagai proyek yang tergesa-gesa itulah yang kemudian kenapa kepala IKN dan wakilnya mundur. Kalau bersabar 5 tahun, 10 tahun bisa ini dinikmati bareng. Kalau harus pindah Agustus, upacara di situ, tahun depan harus pindah semua presiden dan wakil presiden, agak berat," jelasnya.
