.webp)
Yusril Ihza Mahendra diusulkan menjadi Menko Polhukam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Anggota partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, PAN, menyerahkan soal susunan kabinet di Prabowo.
"PAN mengapresiasi semua usulan yang disampaikan. Namun, terkait sosok yang dibutuhkan dalam kabinet mendatang, semuanya diserahkan kepada Prabowo. Beliau yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun dan memilih anggota kabinetnya," kata Ketua DPP PAN, Salah Partaonan Daulay, kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).
"Ini kan sifatnya usulan. Saya yakin, usulan ini sudah didengar. Paling tidak, ada satu opsi untuk mengisi pos kementerian dimaksud," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh menyakini Prabowo mengetahui sosok yang tepat untuk mengisi kabinetnya, salah satu posisi Menko Polhukam. Terlebih, kata dia, bidang itu sangat dikuasi oleh Prabowo.
"Persoalan politik, hukum dan keamanan ini adalah bidangnya Prabowo. Saya yakin, beliau akan mencari sosok yang tepat. Bisa saja Yusril, atau bisa yang lain," tutur dia.
Dalam pemerintahan sebelumnya, kata Saleh, jabatan Menko Polhukam sering dijabat oleh sosok dengan latar belakang militer. Namun menurutnya, pada kabinet Prabowo nanti, tidak menutup kemungkinan jabatan itu akan diisi oleh seorang sipil.
"Nah, apakah Prabowo akan mempercayakan ke yang militer atau sipil, kita tunggu aja nanti. Secara umum, pembicaraan soal kabinet berjalan dengan baik. Pertemuan lintas ketua umum partai KIM berjalan dengan baik. Situasinya tenang dan tidak berisik," pungkasnya.
Usulan Yusril menjadi Menko Polhukam itu sebelumnya disampaikan oleh Pj Ketum PBB Fahri Bachmid. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.
"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5/2024).
Fahri menilai Yusril harus mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari Jaksa Agung. Menurutnya, itu juga sejalan dengan keinginan Yusril untuk membangun sistem.
"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," ucapnya.
Selain itu, Fahri menyebut Yusril juga terhalang aturan MK terkait Jaksa Agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun. Menurutnya, itu yang juga menjadi kendala.
"Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung. Dari segi perundang-undangannya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara. Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di menko. Supaya lebih holistik. Kira-kira gitu konsep pikirnya yang bisa tereksekusi menjadi kebijakan negara dan terdukung oleh perubahan-perubahan regulasi. Itu Prof Yusril cocoknya yang kayak gitu. Karena beliau sosok besar," jelasnya.
Meski demikian, Fahri membantah Yusril mundur demi mengejar jabatan Menko Polhukam. Menurutnya, Yusril mundur atas keinginan pribadi.
Baca juga: Ke Mana Setelah Ini Yusril Ihza Mahendra? |
Lihat juga Video: Kata Ganjar soal Posisi PDIP di Pemerintahan Prabowo
