.webp)
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Irwan, mengkritik upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan banjir di Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar), Kaltim. Dia menilai Pemerintah cenderung pasrah dalam upaya mitigasi banjir
"Tidak ada upaya mitigasi signifikan pemerintah terkait Pengendalian banjir Mahakam Ulu-Kubar sejak dulu sampai sekarang. Cenderung pasrah dan fokus pada penanganan pasca-banjir," kata Irwan dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).
Ia menjelaskan banjir di Mahakam Ulu dan Kubar termasuk kategori banjir tahunan yang setiap tahunnya akan terjadi banjir di dua kabupaten tersebut, terutama dalam daerah aliran sungai (DAS) Mahakam serta sub DAS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Wasekjen Partai Demokrat Irwan. Foto: Dok. Istimewa |
Lebih lanjut, anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu bilang curah hujan tinggi pada kawasan hulu Sungai Mahakam berkisar antara 50 mm sampai dengan 108 mm pada periode tanggal 13-15 Mei 2024. Dengan curah hujan tinggi selama tiga hari berturut-turut, menurutnya, maka akandiikuti peningkatan debit banjir sungai melebihi kapasitas hulu Sungai Mahakam.
"Peningkatan debit banjir di atas kapasitas normal tersebut mengakibatkan terjadi genangan pada bantaran Sungai Mahakam, di mana sebagian besar warga bermukim di bantaran sungai tersebut," jelasnya
"Lokasi bencana banjir sebagian besar terisolir karena terkendala sarana infrastuktur jalan terputus dan tidak ada signal komunikasi," lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.
Berangkat dari situ, Irwan lantas mengusulkan solusi mitigasi jangka panjang pengendalian banjir di Mahakam Ulu dan Kubar. Dia mengusulkan tiga langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk penanganan non struktural.
Pertama, penerapan konsep peringatan dini bencana banjir dengan memanfaatkan pembacaan citra satelit hujan melalui koordinasi dengan BMKG.
Kedua, penyiapan zonasi areal rawan banjir dan konstruksi titik-titik lokasi evakuasi sebagai salah satu tahap lanjutan peringatan dini banjir.
Ketiga, perlu sosialisasi dan regulasi untuk mengaktifkan kembali kearifan lokal rumah panggung yang sudah terbukti aman dari genangan banjir.
Juru Bicara Partai Demokrat itu melanjutkan, ada tiga langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk penanganan struktural.
"Pertama, membangun bendungan pada Anak Sungai Boh yang bermuara ke Sungai Mahakam sesuai Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat berfungsi sebagai reduksi banjir. Pendanaan pembangunan bendungan bisa sharing Pusat dan Daerah," jelas dia.
"Kedua, peninggian elevasi jalan-jalan poros yang terputus pada saat genangan banjir. Terakhir, relokasi pemukiman dan pembangunan jalur hijau sepanjang bantaran sungai yang ada pemukiman," sambungnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Mahulu dilanda banjir sejak Senin 13 Mei 2024. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu, Agus Darmawan menyebutkan, banjir Mahulu menjadi terparah sepanjang sejarah di wilayahnya.
Ketinggian banjir di ibu kota Mahulu, Ujong Bilah, mencapai 3-4 meter.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano mengungkapkan, banjir Mahulu akibat curah hujan tinggi selama beberapa hari di wilayah hulu.
Hujan turun merata, termasuk di wilayah anak sungai Mahakam. Sehingga, debit air meluap dan masuk ke permukiman warga di Mahulu dan Kutai Barat.
Akibatnya, menurutnya, 1.761 unit rumah warga terdampak, termasuk bangunan kantor dan trafo utama sentral listrik.
Dia merinci, 1.761 rumah yang terdampak banjir di Kecamatan Laham sebanyak 70 rumah dan Kecamatan Long Hubung 420 rumah. Kemudian di Kecamatan Long Iram (Kubar) 510 rumah terendam, dan Kecamatan Tering (Kubar) 761 rumah. Dalam musibah banjir tersebut satu orang dilaporkan meninggal dunia.
