.webp)
Kemenko Polhukam memetakan sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik saat Pilkada 2024 mendatang. Deputi Bidang Kordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Heri Wiranto mengatakan pihaknya bersama TNI telah memiliki data wilayah yang berpotensi terjadi konflik sosial.
"Dan kita juga sudah berupaya untuk memetakan daerah potensi kerawanan yang akan mungkin terjadi berdasarkan data dari Mabes TNI," kata Heri, dalam Diskusi Terfokus Komnas HAM, Senin (13/5/2024).
Heri menyebutkan beberapa provinsi yang memiliki kerawanan tertinggi. Sejumlah provinsi di antaranya Jakarta, Jawa hingga Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini beberapa titik kerawanan yang sudah kita antisipasi dan selalu kita monitor. Ada provinsi yang memiliki kerawanan tinggi, Jambi, Jakarta, Jawa, kemudian tentu pastinya Papua, ada enam provinsi itu (di Papua)," jelasnya.
Dia menerangkan beberapa penyebab konflik yang dapat terjadi. Heri mengatakan potensi konflik dapat berasal dari isu SARA hingga kepentingan elite politik.
"Kerawanan yang mungkin adalah konflik SARA, mungkin antar paslon, bentrokan antar pendukung, konflik elite politik, serta petinggi daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, Heri memastikan Kemenko Polhukam telah melakukan monitoring lebih lanjut terkait potensi kerawanan ini.
"Kita laksanakan kegiatan-kegiatan monitoring, rapat bersama, kordinasi, mencari hal-hal yang mungkin akan berdampak pada masa pemilihan ke depan," tegasnya.
