.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno bukan hanya milik 1 partai. Hasto menyebut Bung Karno bukan hanya milik rakyat Indonesia tapi milik warga bangsa.
"Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia tapi milik warga bangsa," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).
Hasto lantas menjelaskan alasan Bung Karno milik warga bangsa. Menurutnya, Bung Karno punya cita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem yang mengedepankan kesetaraan antarwarga bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena bung karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yabg anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antarwarga bangsa yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan, bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari PBB untuk membangun suatu tata dunia yang baru," ucap dia.
Lebih lanjut, Hasto juga bicara sejarah hubungan PDIP dan Sukarno. Dia menyebut PDIP berakar pada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno.
"Bagi PDIP, kesejarahan dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari PDIP adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI yang didirikan oleh Bung Karno dan menggelorakan suatu semangat kemerdekaan Indonesia saat itu dengan mengoorganisir rakyat," ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDIP konsisten menjabarkan ide dan gagasan pemikiran cita-cita Bung Karno. PDIP konsisten dalam menjalankan ideologi pancasila dan spirit mewujudkan trisakti.
"PDIP yang paling konsisten dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno karena emosional bonding. Sekiranya ada partai lain yang juga menjalankan hal yang sama dengan PDIP dengan emosional bonding dan pemikiran Bung Karno, tentu saja kamu welcome," ujar Hasto.
Mengenai sistem pemerintahan, Hasto menilai perlu melihat bagian dari hukum alam tentang check dan balance. Perlunya fungsi-fungsi di dalam teori politik.
"Ada yang berada di dalam pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan. Sistem pemerintahan kita ini presidential, ada juga kekuatan penyeimbang," pungkasnya.
Simak Video: Menanti Langkah Politik PDIP Setelah Ganjar Pastikan Jadi Oposisi
