.webp)
"Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar Pranowo kepada wartawan di sekretariat Barikade 98, Selasa (7/5/2024).
"Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana bisa menentukan," sambung dia.
Ganjar berpendapat, penambahan jumlah pos kementerian akan cenderung dianggap 'bagi-bagi kue'. Hal itu tidak sesuai semangat perjuangan.
"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue politik akomodasi hasilnya tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan akan dituliskan dalam undang-undang," ungkapnya.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, pos kementerian seharusnya diisi oleh seorang ahli. "Maka yang paling bagus kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespons perubahan global yang sekarang sangat turbulance building," ucap dia.
Karena hal itu, Ganjar pun tegas mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan. Katanya, upaya itu dilakukan agar ada kontrol kepada pemerintah yang memimpin.
"Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik," cetusnya.
Sebelumnya Partai Gerindra bicara mengenai isu tersebut. Gerindra menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran melibatkan banyak pihak.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang, itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.
Habiburokhman menepis pandangan bahwa penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia pun menyerahkan kepada Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.
"Ya itu lah kesalahan cara berpikir, dan nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Habiburokhman.
"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.
Simak Video 'Ganjar Tegas Akan Jadi Oposisi: PDIP Lakukan Itu 2 Periode dan Tetap Eksis':
(maa/maa)
