Projo soal Isu Tambah Kementerian: Karena Ada Kebutuhan Khusus

Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menanggapi isu jumlah pos kementerian di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bertambah. Menurutnya, itu adalah hak prerogatif presiden.

"Itu hak prerogatif Pak Presiden lah, kita pokoknya yang terbaik untuk bangsa, negara, buat negara kita dukung," kata Budi, kepada wartawan di Depok, Selasa (7/5/2024).

Budi mengatakan sejauh ini, Projo tidak menawarkan jatah menteri. Dia kemudian berkomentar terkait perlu atau tidaknya menambah kementerian.

"Gini, setiap perkembangan itu memerlukan penyesuaian kan, ditambah itu karena ada kebutuhan khusus. Gitu loh, misalnya Gizi, perlu nih ada satu lembaga yang mengurusi soal gizi masyarakat, misalnya," ucapnya.

"Selalu setiap perkembangan jaman ada keperluan-keperluan baru yang perlu adanya penambahan. Nanti lah, nanti kan secara resmi akan diumumkan Prabowo-Gibran," tambah dia.

Sebelumnya Partai Gerindra bicara mengenai isu tersebut. Gerindra menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran melibatkan banyak pihak.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang, itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.

Habiburokhman menepis pandangan bahwa penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia pun menyerahkan kepada Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.

"Ya itu lah kesalahan cara berpikir, dan nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Habiburokhman.

"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.