.webp)
Pertanyaan itu ditanyakan Hakim MK ke Muhadjir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Empat menteri Jokowi hadir dalam sidang tersebut untuk memberikan keterangan terkait persoalan bantuan sosial. Selain Muhadjir, 3 menteri lain yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Akui Ada Tugas di Luar Tupoksi
Mulanya, Muhadjir menjelaskan tupoksi para menteri telah diatur dalam Peraturan Presiden. Muhadjir mengakui terkadang memang ada tugas-tugas yang dilakukan di luar tupoksi mereka. Namun, kata dia, tugas itu masih saling berkaitan.
"Biasanya tugas-tugas itu berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi itu bisa dipastikan itu tugasnya siapa," kata Muhadjir.
"Kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik, penanganan mudik itu tidak bisa didefinisikan urusannya siapa, dengan kondisi seperti itu presiden biasanya menunjuk salah satu Menko, untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi," sambungnya.
Selain itu, Muhadjir mengatakan terkadang ada pula tugas untuk mewakili Presiden. Muhadjir menegaskan jika tugas yang diberikan itu selalu sesuai dengan tupoksi masing-masing menteri.
"Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri acara, upacara atau acara tertentu," jelasnya.
Tekankan Tak Ada Tugas 'Aneh'
Hakim Arief lalu bertanya apakah pernah ada tugas aneh yang diberikan oleh Presiden. Muhadjir pun menegaskan tidak ada.
"Saya mendalami sedikit, kita ini sesama guru besar, saya tanya begini pernah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu?" tanya Arief.
"Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh," jawab Muhadjir.
"Itu di luar itu tupoksi," kata Arief.
"Setahu saya tidak ada," jawab Muhadjir.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: Hakim MK Tanya Muhadjir soal 'Penugasan Presiden': Maksudnya Cawe-cawe?
Lebih lanjut, Muhadjir juga menyampaikan terkait kegiatan Jokowi ke daerah-daerah dengan membagikan bantuan sosial (bansos). Muhadjir menekankan kegiatan itu bukan dilakukan kali ini saja. Muhadjir menyebut gaya kepemimpinan Jokowi adalah terjun langsung ke lapangan.
"Mengenai Bapak Presiden jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir.
Muhadjir mengaku paham mengenai hal itu karena pernah mendampingi Jokowi di periode sebelumnya. Muhadjir mengatakan Jokowi ingin memastikan bantuan diterima.
"Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau ketika membagi KIP Pak Presiden selalu membagi bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," kata Muhadjir.
Muhadjir menegaskan Jokowi selalu menekankan pentingnya belanja APBN pada awal tahun. Dia menyebut pada saat bantuan sosial diluncurkan, Jokowi terjun langsung untuk memantau dan mengecek sasaran bansos tersebut.
"Dan Bapak presiden selalu itu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun, karena itu DIPA itu pasti diberikan November bahkan Desember, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos," kata Muhadjir.
"Dan di situ lah presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan mengecek, apa betul semuanya sudah terdeliver sekaligus untuk mendapatkan feed back umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ujarnya.
(eva/fas)
