.webp)
Tim Anies-Cak Imin dan tim Ganjar-Mahfud berulang kali menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos), termasuk bansos beras, menjelang Pemilu 2024 dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menko PMK Muhadjir Effendy, yang bersaksi di MK, menjelaskan tujuan pembagian bansos beras kepada masyarakat pada Januari hingga Juni 2024.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Dia mulanya menyampaikan program pangan bantuan beras cadangan pangan pemerintah diberikan untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.
"Dimaksudkan untuk mencegah kenaikkan angka kemiskinan sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan," kata Muhadjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhadjir mengatakan program bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) diberikan kada Januari hingga Juni 2024. Adapun hal itu dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
"Yang Mulia, terkait dengan program pangan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP yang diberikan kepada masyarakat pada Bulan Januari sehingga Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023," ujar Muhadjir.
"Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana el nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dikelola dan merupakan kewenangan badan pangan nasional," ucapnya.
Dia kemudian menjelaskan jika bantuan pangan beras CPP bukan bagian dari bantuan sosial reguler. Melainkan, ujar Muhadjir, CPP masuk bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah.
Sebagai informasi, sidang sengketa Pilpres diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam permohonan dan persidangan sebelumnya, mereka menyebut kenaikan bansos tahun 2024 ditujukan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Simak Video: Sidang Dimulai, Giliran 4 Menteri Jokowi Beri Keterangan di MK
