.webp)
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menawarkan dua opsi untuk pemerintahan ke depan, yakni menggunakan koalisi persatuan nasional dan pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) seperti di 2009. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan setgab idealnya dipimpin Prabowo Subianto jika menjadi pemenang di Pilpres 2024, bukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mulanya, Adi berbicara soal setgab di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adi mengatakan setgab itu dibentuk sebagai instrumen memudahkan koordinasi antarpartai koalisi.
"Setgab zaman SBY itu sebagai instrumen memudahkan koordinasi antarpartai koalisi," kata Adi kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi mengatakan pembentukan setgab sejatinya bagus untuk menjalin jembatan komunikasi lintas partai satu koalisi. Menurutnya, tak menutup kemungkinan pemerintahan selanjutnya juga akan membentuk ruang komunikasi antarpartai koalisi semacam setgab.
"Apapun namanya, entah itu setgab atau lainnya, sebenarnya bagus untuk menjalin jembatan komunikasi lintas partai yang dalam satu koalisi. Di era Prabowo nanti mungkin ada nama lain yang dibentuk yang tujuannya memudahkan koordinasi partai-partai pendukungnya, namanya tak harus setgab bisa nama lain. Intinya semua sangat tergantung Prabowo sebagai presiden terpilih, " ujarnya.
Saat setgab dibentuk 2009 lalu, SBY yang saat itu yang menjabat presiden menjadi ketua setgab. Lalu muncul wacana Jokowi yang akan menjadi ketua setgab yang berisi partai pendukung Prabowo-Gibran.
Terkait wacana itu, Adi mempunyai pertanyaan. Pasalnya, setelah 20 Oktober nanti Jokowi sudah tak lagi menjabat presiden.
"Problemnya, apakah harus Jokowi yang memimpin koalisi partai pendukung paslon 02? Kenapa harus Jokowi yang memimpin mengingat pasca 20 Oktober Jokowi bukan lagi presiden dan bukan ketum partai," ujarnya.
Adi menerangkan idealnya bila ada pembentukan koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran harus dipimpin Prabowo, bukan Jokowi. Hal itu karena, kata Adi, Prabowo sebagai presiden terpilih dan ketum partai.
"Jika pun ada pembentukan koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran, idealnya yang harus memimpin adalah Prabowo, bukan Jokowi. Pertama, karena prabowo presiden terpilih," kata Adi.
"Kedua, karena Prabowo ketum partai yang kewibawaannya saat jadi pimpinan koalisi sangat terasa dan semua partai pendukungnya pasti tegak lurus," imbuhnya.
Kendati demikian, kata Adi, semua kembali lagi ke Prabowo soal siapa nantinya pimpinan koalisi partai pendukung. Adi menyebut koalisi terbentuk kalau Prabowo berkehendak termasuk siapa yang harus memimpin.
"Tapi segala sesuatunya sangat tergantung Prabowo soal pimpinan koalisi partai pendukungnya ini. Koalisi terbentuk kalau Prabowo berkehendak termasuk siapa yang harus memimpin," ujarnya.
Elite PD Tawarkan 2 Opsi
Andi Arief merespons wacana pemerintahan yang mengedepankan persatuan nasional. Andi Arief menawarkan dua opsi kepada Prabowo Subianto selaku calon presiden yang unggul penghitungan Pilpres 2024.
"Pemerintahan persatuan nasional itu hal biasa. Era Gus Dur dan Ibu Megawati juga menggunakan koalisi persatuan nasional," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (15/3).
Selain pembentukan koalisi persatuan nasional, Andi Arief mengusulkan Prabowo memakai opsi pembentukan Setgab Koalisi Pemerintahan. Andi Arief menyebut Setgab ini pernah terbentuk pada 2009 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tergantung presiden terpilih mau menggunakan atau memilih opsi lain seperti Setgab 2009," ujar Andi Arief.
Andi Arief sedikit mengulas soal Setgab 2009. Saat itu, SBY selaku presiden merupakan Ketua Setgab 2009.
"Ketua Setgabnya kalau 2009 kan Pak SBY, ketua harian Pak Syarief Hasan," ujar dia.
Di tengah usulan Andi Arief ini, berkembang wacana untuk menjadikan Jokowi pemimpin koalisi Prabowo-Gibran. Lalu, apakah Jokowi bisa menjadi ketua Setgab andai Prabowo benar-benar menerapkan Setgab? Andi Arief menyebut bisa saja Jokowi menjadi ketua Setgab dengan catatan mewakili satu partai.
"Kalau Jokowi bisa saja, tapi harus mewakili satu partai. Keanggotaan koalisi kan pimpinan partai," kata Andi Arief.
Simak juga 'Mendagri Bantah Isu Pj Gubernur Aceh Diganti Gegara Prabowo Kalah':
