.webp)
Aliran air ke permukiman warga Cisiru, Kelurahan Suralaya, Cilegon, tiba-tiba diputus oleh Sumedi Madasik setelah Pemilu 2024. Rupanya, aliran air untuk warga itu diputus oleh Sumedi yang merupakan caleg PKS untuk DPRD Cilegon, karena kalah pada Pemilu 2024.
Berdasarkan salinan dokumen formulir Model D Hasil yang diterima detikcom, Kamis (14/3), Sumedi Madasik bertarung di dapil Kota Cilegon 4 yang meliputi Kecamatan Pulomerak dan Gerogol. Sumedi bertarung dengan nomor urut 8 dari PKS.
Sumedi Madasik memperoleh 635 suara di Pulomerak dan 51 suara di Gerogol. Total suara yang diperoleh Sumedi Madasik yakni 686 suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam internal PKS, Sumedi menjadi caleg ketiga dengan peroleh suara terbanyak. Sumedi kalah dari caleg PKS Jazuli yang meraup 1.473 suara serta Aam Amarulloh dengan 1.401 suara.
Dari penuturan seorang warga, Sumedi merupakan pemilik bor aliran air di permukiman tersebut. Aliran air dari sumur bor tersebut diputus dan warga menduga ini karena masalah Pemilu 2024.
Cerita Sumedi Madasik
Sumedi Madasik menceritakan pemutusan aliran air bukan hanya soal dirinya kalah di Pemilu 2024. Tapi, ada cerita lain di balik pemutusan aliran air tersebut.
"Kurang lebih empat tahun saya bantu masyarakat tersebut dengan saya alirkan air bersih milik saya pribadi. Sejak 2019 pada bulan Maret, mulai dialirkan jaraknya juga jauh dari titik sumur bor 2 km ke masyarakat, kebetulan posisinya nanjak, sehingga menggunakan pompa satelit 5 PK dengan tegangan 35 Volt," tuturnya.
Sumedi mengatakan sejak 2019 warga diminta iuran Rp 10 ribu/kubik. Iuran dengan jumlah tersebut dibagi menjadi dua, Rp 5.000 untuk biaya listrik pompa dan Rp 5.000 lagi dimasukkan ke kas warga untuk perawatan pompa air.
"Saya minta untuk membantu bayar listrik nggak apa-apa deh per kubik Rp 5 ribu, tapi silakan kalau dipasang Rp 10 ribu, yang Rp 5 ribu buat income masyarakat sendiri, saya tetep minta Rp 5 ribu per kubik," katanya.
Selama lima tahun, dirinya mensubsidi warga untuk kebutuhan listrik pompa air tersebut. Tiap bulan, kata dia, uang yang terkumpul dari warga berkisar Rp 1,5-2 juta per bulan. Sementara, biaya listrik dari pompa air yang mengaliri warga tersebut mencapai Rp 4-4,5 juta.
Simak juga 'Saat Caleg Hanura Gorontalo Bantah Tarik Bantuan Tandon Air Gegara Kalah Suara':
