Senin (19/2) kemarin diwarnai oleh aksi massa di depan kantor penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, di Jakarta Pusat. Ada kelompok-kelompok berbeda kubu yang demo seharian kemarin.
Berikut adalah fakta-fakta yang dihimpun detikcom dari pemberitaan pada Senin (19/2) kemarin.
Pagi-pagi, kepolisian sudah mengantisipasi situasi. Seribuan personel dikerahkan untuk menjaga demonstrasi. Awalnya, demonstrasi digelar di kawasan seberang Monas, Patung Arjuna Wijaya alias biasa disebut sebagai Arjuna Wiwaha atau sekadar 'patung kuda'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut fakta-faktanya:
1. Antisipasi polisi
Kepolisian menyambut rencana aksi massa yang hendak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda hingga depan Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Seribuan personel dikerahkan polisi.
"1.978 personel disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Senin (19/2) pagi kemarin.
2. Kubu Ganjar-Mahfud dari Patung Kuda ke Bawaslu
Kelompok yang pertama adalah kubu yang memprotes Pemilu 2024 ini. Mereka berasal dari kubu pendukung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md, menamakan diri sebagai Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud. Mereka mengeluarkan 'Petisi Brawijaya' yang isinya menolak hasil Pilpres 2024 karena mereka anggap menguntungkan kubu pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kita menolak hasil daripada pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02," kata salah satu komponen aksi, Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi, di Jl Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, Minggu (18/2).
![]() |
Mereka ingin menggelar aksi di Patung Kuda pukul 10.00 WIB kemudian long-march alias arak-arakan ke Bawaslu. Kedua lokasi itu tidak terlalu jauh, masih di sekitar 'ubun-ubunnya' Jakarta.
Simak Video 'Catat! Jadwal dan Tahapan Rekapitulasi Suara Manual di Pemilu 2024':
Selanjutnya, kelompok-kelompok tak mengatasnamakan paslon yang kritis ke penyelenggara Pemilu 2024: