.webp)
Tiga ahli tata negara Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari yang ikut andil dalam film dokumenter 'Dirty Vote' dianggap dekat dengan Mahfud Md. Tim Pemenangan Nasional (TPN) menyebut tak ada yang salah dengan hal itu.
"Tadi Anda menanyakan mengenai 3 pakar yang dianggap dekat dengan Pak Mahfud Md, lho Pak Mahfud Md itu kan Menko Polhukam cukup lama dan dia juga profesor hukum tata negara, bahwa dia dekat dengan pakar-pakar hukum tata negara menurut saya nothing wrong, tidak ada yang salah dengan itu," ucap Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN), Todung Mulya Lubis pada awak media, Selasa (13/2/2024).
Ia menyebut kedekatan mereka juga dapat terlihat dengan tergabungnya Mahfud, Bivitri, Zainal hingga Feri Amsari dalam asosiasi pengajar hukum tata negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ini ada asosiasi pengajar hukum tata negara, Pak mahfud ada di sana, Feri Amsari ada di sana, Zainal Arifin Mochtar ada di sana, Bivitri Susanti ada di sana, saya juga ada di sana, dalam asosiasi itu," ucapnya.
Meski begitu, kedekatan mereka tak ada sangkut pautnya dengan sikap profesional keempatnya. Todung menyebut kedekatan yang dimiliki bukanlah suatu hambatan untuk bersikap kritis.
"Nah kalau anda mengatakan mereka dekat, ya mereka dekat, saya juga dekat dengan mereka, jadi saya kira kita mesti bisa membedakan kedekatan emosional dengan sikap profesionalnya mereka, sikap akademiknya mereka," katanya.
"Menurut saya, yang saya hargai adalah mereka sendiri bersifat kritis, tidak menganggap kedekatan itu sebagai hambatan untuk bersikap kritis, itu saja," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon merespons film dokumenter 'Dirty Vote' yang berisi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Fadli menyinggung tiga pakar hukum dalam film pernah menjadi bagian dari tim Percepatan Reformasi Hukum di bawah eks Meko Polhukam Mahfud Md.
"Termasuk saya mention juga di X gitu, ternyata dulunya adalah tim Pak Mahfud, ya nggak ada masalah juga, ini sebuah kebetulan yang presisi saya bilang. Nggak ada masalah kita sih, tapi sesungguhnya kalau kita percaya kepada kedaulatan rakyat serahkanlah pemilu ini kepada rakyat," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senin (12/2/2024).
(isa/dnu)
