.webp)
Komentar Kubu Ganjar-Mahfud
Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut disorot dalam film dokumenter Dirty Vote. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan.
Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
"Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami," tambahnya.
Hasto kemudian menjelaskan soal pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Hasto kemudian menyinggung penjabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lainnya.
"Terkait dengan Pj Bupati Sorong yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj-pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," tutur dia.
Mengenai menteri PDIP, Hasto juga memberikan penjelasan. Dia menyebut Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengedepankan kepentingan bangsa.
"Terkait dengan menteri PDI Perjuangan kami juga fair, Pak Abdullah Azwar Anas, ke mana laporan-laporan berkaitan dengan penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara, karena sejak awal beliau memang tugasnya untuk mengedepankan kepentingan bangsa melalui pemilu yang baik," katanya.
Selain itu, Hasto menyebut Mensos Tri Rismaharini atau Risma selalu menjaga data mengenai bantuan sosial. Menurutnya, hal itu dilakukan Risma demi kepentingan publik.
"Ibu Risma, justru ketika Ibu Risma kokoh di dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain kemudian Bu Risma tidak dilibatkan. Tapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Menteri Sosial ini sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya bisa luar biasa menjelang pemilu," sebutnya.
Hasto mengatakan bahwa pasangan calon nomor 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun yakin dengan dukungan dari rakyat untuk Ganjar-Mahfud.
