.webp)
Kata Puan
Giliran Puan Maharani berbicara mengenai masalah bansos di musim kampanye. Dia memberikan pemahaman ke massa simpatisan PDIP dan Ganjar-Mahfud bahwa bansos bukan dari dompet pribadi pejabat tapi dari uang pajak yang dibayarkan rakyat.
"Yang harus kita sama-sama ketahui juga, bansos yang sekarang diberikan itu adalah uang negara, dari rakyat untuk rakyat, jadi memang harus diberikan untuk rakyat," kata Puan di panggung Konser Salam Metal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Puan Maharani di Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di GBK, 3 Februari 2024. (Dwi Rahmawati/detikcom) |
Kata Jokowi
Presiden Jokowi sudah menjelaskan sebelumnya. Bansos diberikan di saat ini untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas bawah. Soalnya, harga pangan sedang naik.
"Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah," papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2) lalu.
Menurut Jokowi, bantuan sosial yang diberikan juga sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.
"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," beber Jokowi.
 Presiden Jokowi saat ditemui di Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (3/2/2024). Foto: Yuga Hassani/detikJabar |
Jokowi menilai, BLT yang digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR juga untuk memberikan semua bantuan sosial ke masyarakat dari dana APBN.
"Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita nggak seperti itu," pungkas Jokowi.
(dnu/lir)
