Ramai-ramai Tepis Hasto soal Isu Fragmentasi Kabinet

Ari menepis pemeriksaan menteri diperketat. Dia memastikan semua teknis berjalan sesuai SOP yang ada di lingkungan Istana.

"Tidak benar ada pemeriksaan yg diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang/rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres," ucapnya.

Ari mengatakan proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas. Setiap menteri memilik kesempatan menyampaikan gagasan yang sama.

"Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung. Semua isu kebijakan dibahas di atas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

"Koordinasi dan kekompakan antar menteri juga terjaga dengan digelarnya rapat-rapat kordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh para Menko. Rapat koordinasi tingkat menteri menunjukkan konsolidasi di internal pemerintahan tetap berjalan, kompak dan solid sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ucapnya.

Mensesneg Pratikno. (Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Respons Wamenaker

Wamenaker Afriansyah Noor menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya fragmentasi di kabinet Presiden Jokowi. Afriansyah menepis isu perpecahan di kabinet.

"Sebagai anak buah, tentunya Ibu Risma kan riskan karena kebetulan dia pembantunya presiden yang ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi PDIP kan begitu," kata Afriansyah kepada wartawan, Rabu (31/1).

Wakil Ketua TKN Prabowo_Gibran ini mengatakan, pernyataan Hasto mesti dievaluasi ulang, terutama terkait tudingan adanya pemeriksaan yang berlebihan ke salah satu menteri. Ia mengatakan perlakuan ke semua menteri sama dalam rapat kabinet.

"Kemudian apa yang disampaikan Mas Hasto itu saya pikir harus dievaluasi ulang bahwa buat beliau, dulu kan Mas Hasto bilang kami tetap ada di kabinet walaupun berbeda. Sudah, sekarang jalankan saja, jangan buat framing-framing seolah-olah terjadi perpecahan," ujar Afriansyah.

"Kalau soal rapat kabinet yang saya pernah ikuti, ketika saya mewakili menteri yang tidak bisa hadir, beberapa kali itu memang pemeriksaan kita ketat kok. Handphone ditaruh, yang setahu saya ya, semua disterilisasi, pakaian pun dalam undangan rapat ditentukan begitu. Paspampres mengeledah, namanya pengamanan ya itu wajar-wajar saja dan sampai sekarang masih dilakukan kok, tidak ada perbedaan," katanya.

Ia merespons testimoni Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang disampaikan Hasto. ia menyebut jika menteri tidak sepaham lagi dengan pemikiran presiden, ada baiknya untuk mundur.

"Kalau saya, saya jadi menterinya sosial, kalau memang tidak sepaham lagi dengan pemikiran-pemikiran presiden gitu ya, ya saya mundur dari kabinet. Ya kan, tidak usah membuat framing-framing, tidak usah membuat untuk kepentingan bangsa kita tetap harus membantu presiden. Kalau membantu presiden artinya kan harus setia dengan presiden, ya kan. Jangan mendua gitu," ujar Afriansyah.

Ia menepis adanya perpecahan di kabinet seperti yang disampaikan Hasto. Afriansyah menyarankan jika ada menteri yang merasa tak nyaman, maka ada baiknya untuk mundur.

"Tidak pecah lah. Kalau saya jadi teman-teman, menteri-menteri itu merasa nggak nyaman atau merasa berbeda apa, ya sudah keluar aja. Ngapain sih, kalau keluar kan juga tidak ada apa-apa, tidak masuk penjara juga dia keluar, tidak ada larangan, ajukan surat pemberhentian, selesai," ungkapnya.

Wamen ATR/BPN Ingatkan Hasto

Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan Hasto Kristiyanto untuk tidak terlalu mudah menduga-duga perihal Kabinet Indonesia Maju.

"Ada baiknya Mas Hasto tidak terlalu mudah menduga-duga. Tidak etis. Tidak baik melempar dugaan-dugaan yang memperkeruh suasana politik. Kita perlu menjaga proses demokrasi agar berlangsung meriah, sopan dan santuy, jauh dari dugaan dan fitnah yang memecah-belah," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangannya, Rabu (31/1).

Sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Raja mengatakan dirinya berkomunikasi dengan anggota kabinet hampir setiap hari. "Semua bekerja dengan giat, tekun, dan sepenuh hati membantu Pak Presiden Jokowi yang diberi mandat oleh rakyat," ujarnya.

Raja menyadari masing-masing menteri tentu punya afiliasi dan prefensi politik. Itu sah-sah saja bahkan dijamin oleh konstitusi sebagai hak dasar warga negara.

"Namun saya melihat perbedaan pandangan dan nuansa politik tidak membuat kabinet terfragmentasi. Para anggota KIM adalah orang-orang yang berpendidikan dan dewasa, sangat mampu meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan personal dan partai politik," imbuhnya.