Teken Kontrak Politik Jerami-UPC, Anies Kenang Masa Jadi Cagub DKI 2017

Anies kemudian menyinggung soal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara kolektif yang pernah dipermasalahkan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies ingin agar persoalan tanah yang menimpa warga diselesaikan jika dirinya memiliki kewenangan tinggi.

"Saya ingat di beberapa tempat, IMB kolektif waktu itu dipermasalahkan. Insyaallah kalau sudah berada di pemerintah pusat kita bisa lakukan untuk seluruh wilayah Indonesia supaya ada rasa tenang dan status tanahnya diselesaikan," jelasnya.

Anies menyebut selama ini permasalahan tanah selalu terjadi antara warga dan BUMN. Menurutnya, ini berkaitan dengan tanah warisan yang didapat BUMN dari perusahaan Belanda.

"Saya pernah ngobrol yang mengelola BUMN, waktu itu tanya begini, ini banyak rakyat tinggal di tanah statusnya milik BUMN. Terus saya tanya, ini BUMN punya tanah di sini dulu beli dimana? Ternyata mereka bukan dapat beli, dapatnya warisan dari perusahaan Belanda yang dulu di Jakarta. Perusahaan Belandanya pergi, perusahaannya dinasionalisasi, jadi tanahnya dicatat sebagai tanah aset BUMN. Pertanyaan berikutnya, dulu perusahaan Belanda beli sama siapa? Emang orang Belanda ke sini beli? Nggak lah! Dia garis-garis sendiri, abis itu dibilang tanahnya. Namanya juga penjajah," tegasnya.

"Kita merdeka tapi tanahnya nggak bisa balik sama rakyat, buat apa merdeka? Betul tidak? Ini kan logika sederhana. Untuk kita sama-sama luruskan akal sehat mengelola republik ini," imbuhnya.