.webp)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai narasi dan wacana Indonesia sebagai negara maritim tidak dibahas dalam debat Pilpres. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menarasikan Indonesia sebagai poros maritim saat debat dan kampanye Pemilu 2014, dan 2019.
"Tak ada narasi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, isu perlindungan laut, permasalahan nelayan. Dulu, Jokowi kampanyekan poros maritim dunia," ucap Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin, dalam diskusi di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
"Waktu itu ada itu ada lima komponen, bicara soal budaya maritim, pangan maritim, bicara diplomasi maritim, keamanan maritim, dan infrastruktur maritim," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski saat Jokowi memimpin Indonesia sejak 2014, Walhi menilai hanya infrastruktur maritim yang dibangun. Namun, setidaknya ada masalah maritim yang dibahas.
"Dalam perjalanannya kita meragukan karena yang didorong hanya infrastruktur maritim. Hari ini, tak ada dalam perdebatan (Pilpres) kemarin," katanya.
Selain itu, Parid menyinggung soal tak ada aturan soal wilayah khusus untuk nelayan kecil dan tradisional. Menurutnya, di Indonesia, area laut menjadi pertarungan antara nelayan kecil dan industri besar.
"Dalam UU kita, selama ini laut diposisikan sebagai ruang kompetisi nelayan kecil dengan aktor besar. Kalau baca UU, itu definisi selalu wilayah perairan pesisir. Tak ada definisi wilayah tangkap nelayan tradisional," katanya.
Simak juga 'Analisis Drone Emprit: Gibran Dapat Pandangan Sentimen Mayoritas Negatif':
