Isu Pemakzulan Jokowi, Kang Ace: Saya Melihat Ada Pihak yang Takut Kalah

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily buka suara soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan ini mencuat. Kang Ace menilai seharusnya tidak perlu ada upaya pemakzulan sebab masa jabatan Jokowi sudah habis beberapa bulan lagi.

"Sebetulnya tak perlu memakzulkan Presiden Jokowi. Toh Pak Jokowi juga memimpin Indonesia tinggal beberapa bulan ke depan," kata Kang Ace dalam keterangannya, Senin (15/1/2023).

Kang Ace juga menilai tidak ada alasan konstitusional untuk mengusulkan pemakzulan. Dia menyebut kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kini justru meningkat.

"Selain itu, tak ada alasan konstitusional yang melandasi pemakzulan seorang Presiden. Bahkan hari ini Presiden Jokowi merupakan Presiden yang kinerjanya paling disukai rakyat Indonesia," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan lebih baik pihak yang mengusulkan ikut dalam demokrasi di pemilu 2024. Dia menilai pemakzulan kini tidak ada urgensi kecuali ada pihak yang takut kalah.

"Lebih baik bagi yang izin memakzulkan Presiden Jokowi ikuti pemilihan presiden yang tinggal 29 hari lagi. Pemilu Presiden merupakan mekanisme konstitusional dalam sirkulasi kepemimpinan nasional," ucap Kang Ace.

"Jadi untuk apa mewacanakan pemakzulan ini? Kecuali saya melihat ada pihak-pihak yang sudah merasa takut kalah dalam pertarungan Pilpres ini," lanjutnya.

Dia mengajak semua pihak untuk fokus mendorong perhelatan pilpres yang demokratis "Lebih baik energi kita difokuskan untuk mendorong Pilpres 2024 agar berlangsung secara demokratis, jujur, adil dan berjalan dengan aman," ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya ada kurang lebih 22 tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Jokowi. Para tokoh tersebut meminta adanya pemilu tanpa Jokowi.

Beberapa tokoh di antaranya ialah Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto. Selain pemakzulan Jokowi, Mahfud menerima aduan mengenai praktik kecurangan Pemilu 2024. Ia diminta memproses aduan-aduan tersebut karena tak percaya kontestasi pemilu berjalan adil.

Meski demikian, laporan-laporan soal pemilu terkait sepenuhnya harus diproses KPU, Bawaslu, maupun DKPP.