Ini Dasar Hukum Data Pertahanan Tak Bisa Sembarangan Dibuka

Konteks

Ada baiknya kita simak kembali konteks perdebatan Pilpres 2024 dan pernyataan Jokowi bahwa ada data pertahanan yang tidak bisa dibuka ke publik.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista, itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1).

Jokowi menekankan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara, nggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa," ujarnya.

Konteks dari keterangan Jokowi soal kerahasiaan data pertahanan itu tentu saja berkaitan dengan isu di panggung debat ketiga Pilpres 2024. Saat debat pada Minggu (7/1/2024) malam, capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menyoroti kondisi pertahanan negara yang dikomandoi capres Prabowo Subianto. Capres nomor urut 02 itu kebetulan memang menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

Ganjar bicara perihal belum idealnya anggaran pertahanan. Idealnya, anggaran pertahanan perlu 1-2 persen dari produk domestik bruto (PDB), sekarang masih 0,78 persen dari PDB. Pembelian alutsista dengan cara utang naik dari USD 20,7 miliar menjadi USD 25 miliar, padahal target rencana strategis minimum essential force (MEF) tidak tercapai. Saat ini, MEF 2024 tidak tercapai karena hanya 65,49 persen dari target 100 persen. Dia bertanya kepada Anies bagaimana solusi penguatan pertahanan Indonesia.

Anies setuju anggaran pertahanan naik menjadi 1-1,5 persen. Utang juga perlu dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, serta pajak ditingkatkan dengan optimal. Dengan cara itu, anggaran untuk pertahanan dapat lebih baik. Penyelenggaraan praktik 'middleman' harus ditiadakan dalam pengadaan alutsista.

Pada sesi selanjutnya, Anies bertanya kepada Ganjar mengenai nilai kinerja Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin Prabowo. Ganjar memberi nilai 5. Dia berbicara mengenai perencanaan anggaran pertahanan yang harus konsisten, bottom-up sesuai kebutuhan riil di lapangan, bukan top-down berdasarkan keinginan pejabat. Bila belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak sesuai kebutuhan, maka alutsista tersebut berisiko teronggok di 'museum' saja. Anda dapat menyimak kalimat perdebatan ini di tautan video rekaman debat dari kanal YouTube KPU ini.

Anies kemudian bicara mengenai kesejahteraan prajurit serta pembelian alutsista bekas yang dia tidak setuju karena berisiko terhadap keselamatan. Anies memberi skor rendah untuk Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo, yakni 11 dari skala 0 sampai 100. Prabowo kemudian menanggapi.

"Sekali lagi, data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi banyak kelirunya," kata Prabowo merespons Anies dan Ganjar sekaligus.

Soal program di kementeriannya, Prabowo menjelaskan banyak partai politik di DPR mendukungnya, termasuk partai-partai pendukung Anies dan Ganjar di Pilpres 2024. Anies kemudian merespons balik bahwa ada ancaman-ancaman nyata di luar alutsista yang dibeli berdasarkan selera. Ancaman nyata yang dimaksud Anies penting untuk diwaspadai adalah ancaman penipuan online, peretasan, judi online, hingga terorisme.

Prabowo balik merespons Anies. Prabowo bersedia bicara terbuka soal pertahanan negara. Namun Prabowo kemudian menjelaskan bahwa ada perkara rahasia terkait pertahanan yang tidak bisa dibuka ke publik.

"Tapi saya ingatkan, Bapak (Anies) cinta tidak dengan negara ini? Masak kita mau buka semua kekurangan kita, sema masalah kita kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor (Anies)," kata Prabowo.

Semringah ketiga capres saat ruang debat riuh. (Agung Pambudhy/detikcom)

Anies ingin semuanya dibuka di depan umum. Menurutnya, ini bukan persoalan rahasia. Memangnya data apa yang diminta Anies? Data yang diminta Anies dibuka Prabowo di depan publik adalah mengenai penguasaan lahan 340 ribu hektare oleh Prabowo. Isu kepemilikan lahan Prabowo ini sudah disinggung Anies sejak awal debat.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340 ribu hektare, sementara TNI kita, prajurit kita tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus diperbaiki," kata Anies.