Hasto Vs Jubir Prabowo soal Tudingan Alutsista Tambah Utang Negara

Hasto Vs Jubir Prabowo soal Tudingan Alutsista Tambah Utang Negara

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 07 Jan 2024 14:07 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Hasto Kristiyanto dan Dahnil Anzar Simanjuntak. (Repro detikcom)

Dahnil kemudian berbicara mengenai kondisi defisit APBN. Menurutnya, kondisi itu muncul karena Indonesia membayar utang negara. Dia kemudian menyinggung soal penjualan saham Indosat di era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Anggaran kita, APBN kita itu kan pakai rezim defisit. Artinya kalau kita tidak membayar bunga utang maka sebenarnya APBN kita itu surplus. Misalnya 2023, kalau kita nggak bayar bunga utang maka APBN kita itu surplus kurang lebih Rp 94 triliun. Tapi karena kita bayar bunga utang APBN kita defisit Rp 300-an triliun. Nah itu namanya keseimbangan primer. Karena membayar utang akhirnya kita defisit," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena defisit itu nah membiayai program ini dari mana, ahirnya Kemenkeu itu mencari sumber pembiayaan baik itu pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Yang salah satunya dari utang. Ini kan kalau dijelaskan kepada masyarakat logikanya sederhana, kalau di rumah kita kebutuhannya A B C D kemudian gaji dan pendapatan kita tidak cukup. Apa yang bisa dilakukan orang rumah? Pertama biasanya kita jual aset. Itu pernah dilakukan negara dulu. Ketika Mas Hasto sedang berkuasa itu dilakukan (aset dijual), Indosat dijual. Itu kan negara melakukan itu. Kapal tanker dijual ketika Mas Hasto berkuasa dulu," sambungnya.

Dahnil juga menekankan utang bukan hanya terdapat di Kementerian Pertahanan semata. Dia menganggap pernyataan Sekjen PDIP itu tendensius.

ADVERTISEMENT

"Nah dari utang itulah untuk menutupi defisit ini. Pembiayaan itu. Nah utang ini bukan hanya digunakan Kementerian Pertahanan, tapi juga digunakan Kemensos, juga digunakan kementerian kementerian yang lain. Termasuk Kementan yang disebut dari PLN untuk pembiayaan luar negeri," tegasnya.

"Bedanya di Kementerian Pertahanan akan digunakan untuk alutsista dan transparan dan akuntabel. Kalau di Kemensos kan pernah dikorupsi, pernah ditangkap. Jadi tendensius ketika kita bicara utang, seolah-olah ingin membodohi publik bahwa ini Prabowo menambah utang. Padahal perspektifnya keliru ketika kita bicara pertahanan," imbuhnya.


(rfs/imk)



Hide Ads