.webp)
Ada polemik mengenai raison d'etre (arti kehadiran) kebijakan bantuan sosial alias bansos. Wakil Presiden RI yang masih menjabat, KH Ma'ruf Amin, berpolemik dengan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Meski polemik, tapi ini tentu sehat-sehat saja bagi diskursus politik. Adu pemikiran (meski tak saling bertatap muka) ini mengambil tema bansos dan kemiskinan.
Awal perdebatan, Wapres Ma'ruf Amin menilai pemerintah semestinya mengurangi pemberian bansos ke masyarakat sedikit demi sedikit. Sebab menurut Ma'ruf pemberian bansos terus menerus sama dengan melestarikan kemiskinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi bagaimana supaya lama-lama ini bansos makin sedikit, makin sedikit maka sedikit," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jumat (5/1).
Ma'ruf menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak hanya pada tingkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Oleh karena itu berbanding lurus dengan apa yang saya bilang, peningkatan usaha kecil UMKM jangan stunting terus. Supaya tidak stunting dinaikkan," kata Ma'ruf.
Ma'ruf juga berharap anggaran di 2024 ini nantinya tidak hanya fokus untuk bantuan sosial. Namun juga dapat digunakan untuk pemberdayaan agar menghilangkan kemiskinan.
"Karena itu kita harapkan ke depan di 2024 ini tambah lagi anggarannya. Untuk sosial juga, tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, bukan hanya untuk perlindungan sosial tapi pemberdayaan yaitu supaya bisa menghilangkan kemiskinan," tuturnya.
Selanjutnya, Cak Imin tak setuju bila dikatakan bansos melestarikan kemiskinan:
Simak juga Video: Jokowi Makan Bareng Prabowo, Timnas AMIN: Positive Thinking Aja
Cak Imin tak setuju
Cak Imin, pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024, membantah validitas proposisi Ma'ruf Amin. Bila Ma'ruf menilai pemberian bantuan sosial (bansos) terus menerus sama dengan melestarikan kemiskinan, Cak Imin mengatakan bansos merupakan kewajiban negara untuk rakyat yang membutuhkan.
"Bansos dibutuhkan, bansos itu bukan diteruskan atau tidak diteruskan, bansos itu kewajiban negara untuk rakyat yang membutuhkan pertolongan," kata Cak Imin kepada wartawan di Jombang, Sabtu (6/1/2024).
Cak Imin mengatakan, bansos menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Sebab, katanya, bansos itu berasal dari uang rakyat.
"Masalahnya bukan soal kewajiban negara, jadi bukan kebaikan negara, kebaikan pemerintah. Bukan. Ini kewajiban. Sehingga itu uang rakyat dikembalikan ke rakyat, tidak boleh diklaim oleh siapapun," imbuhnya.
Ia menambahkan, bansos menjadi bagian dari konsep kesejahteraan. Sehingga, pemberian bansos juga harus memperhatikan kelayakan penerima bansos itu sendiri.
"Itu harus membantu karena memang kebutuhan, yang disebuah konsep kita kan negara kesejahteraan ya. Negara yang memang harus memperhatikan orang yang belum sepenuhnya mampu," pungkasnya.
(dnu/dnu)
