.webp)
Masyarakat Indonesia disuguhi debat seru antar-cawapres tadi malam. Gibran Rakabuming bertanya ke Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggunakan 'istilah sulit' yang asing di telinga, paling tidak di telinga Mahfud dan Cak Imin. Mari melihat lagi cara Mahfud dan Cak Imin merespons istilah sulit yang digunakan Gibran di arena debat.
Debat digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (23/12) tadi malam.
Reaksi Mahfud Md
Selaku cawapres nomor urut 2, Gibran lebih dulu bertanya ke cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengenai carbon capture and storage. Istilah carbon capture and storage ini kemudian mengemuka ke publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage?" kata Gibran dalam arena debat tadi malam.
Mendengar pertanyaan Gibran, Mahfud menjawab secara umum mengenai cara menyusun regulasi. Reaksi pertama terlihat, Mahfud mencatat di kertas selagi moderator mempersilakannya untuk menjawab selama dua menit. Dia sempat hendak menggunakan mikrofonnya untuk menjawab, namun tidak jadi karena ada mikrofon yang ditempel di pipinya.
"Regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu per satu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada ya, baru dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya, satu, membuat naskah akademik dulu, naskah akademiknya apa," jawab Mahfud yang berbusana khas Madura.
Mahfud kemudian menggunakan istilah yang asing juga bagi orang awam, misalnya ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest), yakni metode mencari solusi masalah, dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Istilah SIPD dinyatakan Gibran tidak asing baginya karena dia Wali Kota Solo. Namun Mahfud tak lagi mengulang soal carbon capture and storage.
"Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu, jadi itu yang akan kita lakukan," imbuh Mahfud.
 Dalam debat cawapres 2024, Mahfud Md mengatakan rekrutmen diplomat RI harus ditinjau ulang. Dia menyinggung terkadang para diplomat itu ada titipan dari partai. (Andhika Prasetia/detikcom) |
Gibran tidak puas dengan jawaban Mahfud. "Prof Mahfud jawab 2 menit tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage. Mohon dijawab, Pak, dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan. Nggak perlu ngambang ke mana-mana, Pak," jawab Gibran. Mahfud kemudian menjawab kembali secara general.
"Jadi gini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba, pasti nggak tahu. Karena, hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang perlu dibuat. Itulah perlu dibuat naskah akademik," kata Mahfud bereaksi.
Reaksi Cak Imin
Gibran menggunakan istilah SGIE atau State of The Global Islamic Economy (SGIE) yang merupakan bagian laporan The Global Islamic Economy Indicator. Struktur pertanyaannya sama, Gibran menyebut atribusi subjek rivalnya terlebih dahulu baru kemudian dia mengemukakan pertanyaan. Bila Mahfud disebutnya sebagai ahli hukum, kini Cak Imin disebutnya sebagai Ketua Umum PKB.
"Karena Gus Muhaimin adalah ketua umum dari PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham bagaimana langkah menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran.
Reaksi Cak Imin terlihat mencatat pertanyaan Gibran dan menanyakan ulang maksud dari pertanyaan tersebut. Gibran menegaskan pertanyaan yang dimaksud adalah SGIE.
"Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa?" tanya Cak Imin.
Namun saat Gibran hendak menjawab, moderator mengingatkan bahwa jika tak ada pernyataan lagi dari Cak Imin, waktu menjawab akan langsung selesai. Cak Imin pun mengaku tidak apa-apa.
"Tidak apa-apa, saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu," ujar Cak Imin.
 Visi misi cawapres di debat kedua Pilpres 2024 (Andhika Prasetia/detikcom) |
Singkat cerita, Gibran menjelaskan soal SGIE dan kemudian Cak Imin menjelaskan jawabannya meningkatkan ranking Indonesia di SGIE, yakni lewat kemudahan regulasi dan sertifikasi.
"Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM kita," kata Cak Imin.
Simak juga Video: Bobby soal Debat Cawapres: No Debat, Gibran Tunjukkan Kualitas
