.webp)
Debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU RI dikritik karena venue terlalu sempit meski di luar ruangan atau outdoor. Usulan agar debat-debat berikutnya tak lagi digelar di Kantor KPU pun mencuat.
Dirangkum detikcom, Senin (18/12/2023), debat perdana Pilpres 2024 telah dilaksanakan pada Selasa (12/12) lalu di depan Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Tiga pasang capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md hadir dalam debat tersebut.
Debat perdana ini merupakan jatah para capres untuk beradu gagasan dan argumen. Anies, Prabowo dan Ganjar menjalani debat dengan berdiri tanpa podium di tengah panggung melingkar di halaman Kantor KPU RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPU masih bakal menggelar empat debat lagi selama proses kampanye Pilpres 2024. Adapun debat kedua dari lima debat yang diselenggarakan KPU bakal digelar Jumat (22/12/2023).
Kritik Venue Debat
Waketum Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara mengkritik venue hingga format debat Pilpres yang diselenggarakan KPU RI. Sara mengusulkan format debat diganti menjadi town hall meeting.
Sara awalnya mengkritik lokasi penyelenggaraan debat di luar ruangan atau outdoor. Dia mengatakan arena debat sangat panas karena dipenuhi dengan pencahayaan, namun tak ada AC.
"Sebenarnya ada banyak masukan yang mengharapkan format debatnya itu berubah, bukan format debat yang di mana tiga paslon berdiri. Ini apalagi yang mohon untuk dipahami oleh banyak teman-teman di luar sana, kemarin itu bukan di dalam gedung. Kemarin itu bahkan outdoor yang itu sangat panas dengan spotlight, tidak ada AC sama sekali," kata Sara kepada wartawan, Jumat (15/12).
Wakil Komandan Fanta Bidang Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengusulkan format debat Pilpres menjadi ala town hall meeting. Menurutnya, para pakar atau perwakilan lintas generasi dapat menanyakan sekaligus mendalami gagasan para capres.
"Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan masukan siapa tahu masih bisa mengubah untuk ke depannya. Menjadi bahan pertimbangan dari KPU sendiri bagaimana untuk adanya mungkin bisa bentuknya town hall, town hall meeting di mana para pakar atau perwakilan dari lintas generasi bisa menanyakan dan mendalami visi, misi, gagasan setiap paslon sendiri-sendiri," kata Sara.
"Bukan dalam bentuk podcast, bukan dalam bentuk diskusi, tapi lebih ke town hall meeting yang memang itu formal tanpa terlalu membatasi waktu untuk paslon berbicara. Mungkin bisa diperpanjang, karena nggak harus bergantian," lanjut dia.
Usulan agar venue debat tak lagi di kantor KPU, simak di halaman selanjutnya!
