.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak para stakeholder bangsa Indonesia untuk mengkaji kembali sistem demokrasi pascareformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pilkada, Pileg, hingga Pilpres. Bamsoet menyebut perlu ditelaah sejauh mana sistem demokrasi terbuka memberikan kontribusi serta manfaat bagi kemajuan bangsa,
"Perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di 5 kecamatan Kabupaten Banjarnegara, Kamis (14/12/2023).
"Kajian mendalam tersebut bisa berpijak dari sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Waketum Golkar ini, sistem demokrasi langsung yang dianut bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk korupsi. Hasil kajian KPK juga mengungkapkan sistem pemilihan langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi.
"Demokrasi di daerah yang mestinya dihadapi dengan riang gembira, malah berakhir duka. Banyak petahana dan calon kepala daerah lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, karena melakukan tindak pidana korupsi," tambah Bamsoet.
"Begitu juga kepala daerah yang sedang menjabat banyak yang ditetapkan tersangka karena mengkorupsi dana APBD. Ini semua karena biaya yang dikeluarkan untuk merebut posisi dalam Pilkada luar biasa mahal," sambungnya.
Menjelang Pemilu 2024 muncul istilah NPWP alias 'Nomor Piro Wani Piro' dalam memilih caleg. Pemikiran pragmatis ini muncul karena masyarakat yang belum siap melaksanakan pemilihan secara langsung. Sehingga semua terjebak pada demokrasi angka-angka dan transaksional yang sangat mahal.
"Sistem pemilihan langsung melanggengkan demokrasi transaksional. Selain akan menggerus idealisme dan komitmen politik para caleg untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Akibatnya, pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas caleg dalam menggunakan hak pilih. Namun, lebih memilih siapa yang memberikan uang paling besar," pungkas Bamsoet.
Dalam safari politik hari ketujuh di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet mendatangi langsung masyarakat di 5 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Antara lain Kecamatan Punggelan, Rakit, Wanadadi, Purwonegoro, dan Mandiraja.
Bamsoet telah mendatangi 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, antara lain Kalibening, Pandanarum, Karangkobar, Wanayasa, Pejawaran, Batur, Pagentan, Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, Susukan, Punggelan, Rakit, Wanadadi, Purwonegoro dan Mandiraja. Sebelumnya, ia juga telah mendatangi seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 18 kecamatan.
Turut hadir antara lain, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara.
(ncm/ega)
