.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan identitas Partai Golkar tidak bisa dilepaskan sebagai partai pembangunan dengan semangat karya kekaryaan.
Partai yang berdiri sejak tahun 1964 ini sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Awalnya, Golkar sebagai Sekber Golkar pertama kali ikut pemilu pada Pemilu 3 Juli 1971 dan memperoleh 62,8 persen suara.
Pada masa itu, Sekber Golkar mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Lalu, Pemilu 1999 pasca reformasi, Partai Golkar berhasil menempati peringkat kedua dengan memperoleh 23,742 juta suara nasional (22,4 persen) serta kursi DPR RI sebanyak 120 dari 462 (26 persen).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Pemilu 2019 lalu, Golkar menempati peringkat ketiga dengan memperoleh 17,229 juta suara (12,31 persen) dengan perolehan kursi DPR RI mencapai 85 dari 575 kursi (14,8 persen). Di Pemilu 2024, kita harus kerja keras memenangkan dan menjaga suara caleg dan capres/cawapres Partai Golkar di setiap TPS yang ada di Banjarnegara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).
Bamsoet menjelaskan Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukan komitmen terhadap demokrasi. Pemilu tersebut adalah kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggungjawab.
"Tentunya, tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses," tuturnya.
Ia pun menerangkan pemilu sebagai cerminan implementasi demokrasi bukan sekedar persoalan 'menang atau kalah', tetapi tentang upaya merawat 'tenun kebangsaan' yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia merdeka.
Oleh karena itu, Bamsoet menyampaikan pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian, akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.
"Dalam demokrasi, kita mengharapkan partisipasi bukan sebatas mobilisasi, tetapi bagaimana partisipasi itu terwujud. Jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level. Politik jangan menjadi semacam proses 'beli putus', di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih," pungkasnya.
Pesan itu disampaikannya pada pengukuhan ribuan saksi TPS Partai Golkar di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Dalam safari politik hari keenam itu, Bamsoet mengukuhkan ribuan saksi di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, antara lain Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan.
Sebanyak 15 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang saksinya telah dikukuhkan oleh Bamsoet, yakni Kalibening, Pandanarum, Karangkobar, Wanayasa, Pejawaran, Batur, Pagentan, Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan. Sebelumnya, Bamsoet juga telah mengukuhkan ribuan saksi di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga (18 kecamatan).
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara.
(akd/ega)
