Bamsoet Ajak Partisipasi Aktif Masyarakat Purbalingga dalam Pemilu 2024

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong partisipasi aktif masyarakat di Purbalingga, Jawa Tengah dalam Pemilu 2024. Selain memilih, masyarakat diajak untuk aktif memahami visi, misi program kerja partai politik dan kandidat politik, termasuk calon legislatif hingga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Pada Pemilu 2019 lalu, partisipasi pemilih sudah bagus, mencapai sekitar 81,9 persen. Di Pemilu 2024, harus meningkat hingga 95 persen lebih. Tingginya partisipasi pemilih menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat membangun bangsa dan negara, karena masa depan pembangunan sangat ditentukan oleh pemimpin yang terpilih dalam pemilihan. Mari gunakan hak pilih dengan bijak, karena satu suara dari satu warga, sangat menentukan nasib Indonesia selama lima tahun ke depan," ujar Bamsoet dalam Temu Tokoh, di Empat Kecamatan di Purbalingga, Minggu (10/12/23).

Pada hari ketiga safari politik menjelang Pemilu, Bamsoet melakukan kunjungan ke empat kecamatan di Purbalingga, termasuk Karangmoncol, Rembang, Kejobong, dan Pengadegan. Dengan ini, Bamsoet telah mengunjungi total 14 kecamatan hingga hari ketiga, seperti Karangreja, Karangjambu, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kejobong, dan Pengadegan.

Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen ini menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, yakni sebanyak 204.807.222 pemilih, yang tersebar di 823.220 tempat pemungutan suara (TPS). KPU juga sudah menyiapkan website https://cekdptonline.kpu.goid agar masyarakat bisa mengecek mandiri apakah namanya sudah masuk dalam DPT.

"Bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun memenuhi syarat menjadi pemilih, hak pilihnya tetap akan diakomodir dengan masuk pada daftar pemilih khusus (DPK). Yang bersangkutan bisa datang ke TPS sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. Sehingga hak pilihnya tidak hilang, dan tetap bisa berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 2024," jelas Bamsoet.

Bamsoet mengajak masyarakat melindungi hak pilih kelompok rentan dan marjinal yang jumlahnya mencapai puluhan juta jiwa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sudah membuat kluster, setidaknya terdapat 18 kelompok rentan dan marjinal dalam Pemilu.

"Misalnya seperti kalangan perempuan, pasien rumah sakit, tunawisma, warga binaan pemasyarakatan, pekerja perkebunan dan pertambangan, masyarakat adat, masyarakat di perbatasan dan kepulauan terpencil, pekerja rumah tangga, hingga penyintas konflik sosial," terang Bamsoet.

Bamsoet menambahkan kelompok rentan dan marjinal tersebut tetap memiliki hak pilih yang sama sebagaimana warga pada umumnya. Tetapi mereka menghadapi situasi sosial yang lemah sehingga negara dan kelompok masyarakat pada umumnya harus hadir memberikan perlindungan.

"Terlebih Pasal 43 UU No.3/1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak dipilih dan memilih. Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang disahkan oleh Indonesia melalui UU No.12/2005 juga telah menegaskan bahwa hak pilih sebagai bagian dari HAM, termasuk bagi kelompok rentan dan marjinal," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD Purbalingga sekaligus Ketua DPC Partai Golkar Purbalingga Tenny Juliawaty, serta para tokoh masyarakat, keagamaan, dan sivitas akademika.