Sementara itu, salah satu ojek online, David berkeluh kesah kepada Cak Imin soal tak adanya payung hukum bagi pengemudi ojek online. David bertanya, bagaimana langkah AMIN dalam mengatur hal tersebut jika nantinya terpilih menjadi presiden.
"Yang buat kami galau, ojek online di Indonesia ada 3 jutaan pak, tapi kepastian hukumnya nggak ada. Seandainya terpilih, gimana tindakan bapak buat ojol-ojol. Aturannya gimana pak? Aturan yang pro kepada ojol, bukan kepada oligarki," tanya David.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin mengatakan bahwa profesi ojek online di Indonesia memang belum ada kepastian dari pemerintah. Ia berharap agar kementerian terkait dapat mengatasi kepastian hukum bagi pengemudi ojek online.
"Ini profesi yang ngambang, di sisi satu bergantung kepada kementerian perhubungan, di satu sisi belum tercakup pada kementerian ketenagakerjaan. Nah itu jawabannya cuma satu, harus ada kepastian hukum di antara dua kementerian itu," jawab Cak Imin.
"Ini yang namanya pembiaran. Sudah jelas jutaan ya, itu kan harus ada kepastian. Harusnya dua kementerian itu duduk bareng untuk mengatasi kepastian hukum dan memberi perlindungan serta hak-hak yang melekat," pungkasnya.
(bel/fas)