.webp)
Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md mengaku kaget dengan adanya dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Mahfud berharap KPU membuat sistem kontrol untuk menghindari kebocoran data.
"Yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sumber-sumber terjadinya peretasan," kata Mahfud setelah mengisi seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11/2023).
Mahfud meminta kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan peretasan data pemilih. Dia juga berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu berhati-hati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian kepada warga masyarakat siapa pun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita, penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya yang tepat itu. Saya harap KPU lebih berhati-hati," ujarnya.
Mahfud belum mengetahui apakah akan ada potensi kecurangan atau tidak dari dugaan kebocoran data itu. Menurutnya, KPU masih punya cukup waktu untuk melakukan perbaikan keamanan data.
"Saya belum sejauh itu, saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu proses-proses berikutnya itu kan data ya. Data mulai dari sekarang dikonsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasinya masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu membuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," imbuhnya.
Berdasarkan informasi yang viral, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan BSSN.
Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari sekitar 200 juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.
