Sorotan dari Senayan ke Mahfud yang Singgung Anggota DPR Pesan Proyek

Anggota DPR Menduga

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman sepakat dengan apa yang disampaikan Mahfud. Namun, menurut Habiburokhman hal tersebut bisa saja terjadi era Mahfud masih anggota DPR atau mungkin di era anggota DPR saat ini.

"Saya sepakat dengan Pak Mahfud. Mungkin yang Pak Mahfud maksudkan terjadi di era beliau menjadi anggota DPR. Mungkin juga peristiwa tersebut juga terjadi di era DPR sekarang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (23/11).

Namun, Habiburokhman tak menyebutkan siapa pihak yang melakukan hal tersebut. Dia menduga fenomena adanya dugaan tekanan dan titip proyek itu juga terjadi di Kemenko Polhukam yang dipimpin Mahfud.

"Tapi tidak tertutup kemungkinan oknum pemeras juga ada di Kementerian Polhukam sejak dahulu atau saat ini. Fenomena oknum pejabat yang melakukan pelanggaran kan bisa terjadi di mana saja," ujarnya.

Waketum Gerindra ini mendorong siapa pun pihak yang mengetahui adanya kejadian tersebut agar melakukan pelaporan. "Yang terpenting setiap orang yang mengetahui atau melihat pelanggaran pidana seharusnya membuat laporan," katanya.

Demokrat Anggap Masa Lalu

Cerita Mahfud Md tersebut juga mendapat kritik dari anggota DPR lainnya. Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso, menilai pernyataan Mahfud tersebut terjadi saat Mahfud menjabat menjadi anggota Dewan.

"Pernyataan itu menurut saya mewakili Pak Mahfud waktu jadi anggota DPR di masa lalu, bukan kultur DPR masa kini. Statement itu pastinya disampaikan oleh pihak yang pernah mengalami atau terlibat dalam masalah itu. Umumnya yang berpengalaman lah yang menyatakan apa yang terjadi karena yang bersangkutan pernah melakukannya. Seperti peribahasa 'ala bisa karena biasa'," kata Santoso kepada wartawan, Kamis (23/11).

Santoso mengatakan anggota DPR kerap menyatakan kritik dan saran kepada mitra kerja supaya ada perbaikan. Ia menyebut perilaku yang disampaikan Mahfud terkait proyek titipan bisa dicek langsung kepada anggota di lapangan.

"Sebagai anggota DPR saat ini yang sering dalam rapat bersama mitra kerja saya menyampaikan kritik dan saran dalam rangka fungsi pengawasan DPR. Begitupun dengan anggota DPR yang lain bisa dicek apakah berperilaku seperti yang di sampaikan Pak Mahfud Md," katanya.

Legislator Partai Demokrat ini mengatakan jika ada anggota yang menekan menteri itu adalah hal yang wajar untuk mencari suatu kepastian akan tugas yang diemban. Ia menyebut Menko Polhukam semestinya tak menggeneralisasi hal itu kepada seluruh anggota Dewan.

"Kalau ada anggota yang suka menekan menteri atau mitra kerja komisinya jelas itu memang merupakan tugas dan fungsinya agar mitra kerjanya tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan, bukan menekan tanpa alasan," kata Santoso.

"Apalagi minta proyek. Pak Mahfud tidak bisa menggeneralisir bahwa apa yang dilakukan sebagai fungsi pengawasan itu sebagai upaya mendapatkan proyek. Jika ada dengan maksud mendapatkan proyek itu hanya oknum tertentu saja bukan bagian dari institusi anggota DPR secara keseluruhan," imbuhnya.