Mereka juga sepakat berkomitmen memberantas kesadaran pemilu rendah, politik uang, black campaign, politik identitas, hingga penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik untuk kepentingan pemilu. Lebih lanjut, dia pihaknya menyediakan wadah yakni akun media sosial untuk melaporkan berbagai dugaan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Kami sudah ada platform di media sosial, Instagram, FB, Twitter, TikTok Jaga Pemilu. Warga bisa laporkan jika merasa kecurangan, kami akan proses. Kami akan ikuti standar pelaporan agar bisa ditindaklanjuti pihak penyelenggara terutama Bawaslu," ucap Luky.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semoga dalam waktu dekat kita bisa launching sehingga pada hari H pemungutan suara warga juga bisa aktif pengawasan dan memantau rekapitulasi hasil suara," tandasnya.
Setidaknya terdapat 100 akademisi hingga aktivis yang mendeklarasikan gerakan tersebut. Diantaranya Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, manatan Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, Rektor IPB Arif Satria, Direktur CSIS Clara Joenowo, putri dari Presiden ke-4 RI Gus Dur yakni Inayah Wahid, Guru Besar FH UI Marcus Priyono Gunarto.
(aud/aud)