Saat Polri Klarifikasi Ada Capres Dibiayai Asing Sebab Politikus Salah Kutip

Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja bersama dengan Polri yang dihadiri langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran. Rapat itu membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024.

Dalam rapat itu, anggota komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi sempat menyinggung soal adanya dugaan bentuk kegiatan operasi intelijen asing untuk membiayai capres tertentu. Aboe mengatakan hal itu setelah membaca dokumen yang diberikan Polri dalam rapat.

"Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap koalisi bacapres dan bacawapres tertentu, tolong digarisbawahi ini," ujar Habib Aboe dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Rabu (15/11/2023).

Aboe juga meminta agar Polri menjelaskan apakah benar ada hal tersebut. Dirinya juga meminta analisa Polri mengenai potensi adanya pendanaan asing ke salah satu paslon.

"Mohon dijelaskan ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres dan cawapres yang didanai oleh asing? Ataukah semua analisa dari Polri mengenai adanya potensi pendanaan asing ada nggak? Tolong diberikan penjelasan dalam hal ini," sebutnya.

Merespons itu, Fadil Imran menyatakan dirinya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Menurutnya, Habib Aboe tidak membaca secara lengkap apa yang tertulis dalam dokumen terkait pengamanan pemilu yang diserahkan dalam rapat.

"Sebenarnya saya tidak mengatakan, yang mengatakan itu beliau, tetapi beliau tidak mengutip secara detail. Yang tertulis di sini adalah potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing. Isinya itu bahwa Indonesia adalah negara yang secara geografis, geopolitik strategis," kata Fadil.

Dalam dokumen itu, dijelaskan bahwa ada potensi kerawanan karena faktor geografis, dan belum terjadi. Nantinya hal-hal tersebut akan diantisipasi.

"Jadi belum tentu terjadi sama seperti di sini potensi kerawanan karena faktor geografis, belum terjadi, tapi semua itu kita antisipasi," sebutnya.

"Jadi tolong dikoreksi, ini sekaligus sebagai ajang klarifikasi dari kami bahwa kami tidak mengatakan ada capres-cawapres yang dibiayai oleh asing," tambahnya.

Fadil kembali menegaskan bahwa tidak ada pernyataannya yang menyebut ada uang asing mengalir kepada capres-cawapres. Dirinya hanya mengatakan ada potensi gangguan dari pihak asing.

"Tidak ada statement dari saya yang mengatakan bahwa ada uang asing yang mengalir kepada capres dan cawapres, terima kasih ya, tolong diluruskan ya," kata Fadli.

Fadil juga sempat menunjukkan isi dokumen tersebut. Berikut isinya:

Potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing:

1. Pemilu 2024 di Indonesia, khususnya Pilpres, saat ini menjadi sorotan dunia internasional, mengingat posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan geopolitik global yang sangat diperhitungkan.

2. Pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik, akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Pihak asing gangguan diprediksi menginginkan Capres dan Cawapres Terpilih adalah yang sesuai dengan kepentingan mereka.

3. Bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia, antara lain : memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap Koalisi Bacapres dan Bacawapres tertentu dan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan LSM (untuk melakukan framing atas nama demokrasi), melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU (serangan siber), melakukan pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia, dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk.