TNI AD Kerahkan 115 Ribu Prajurit untuk Amankan Pemilu 2024

TNI AD Kerahkan 115 Ribu Prajurit untuk Amankan Pemilu 2024

Rizky Adha Mahendra - detikNews
Rabu, 08 Nov 2023 12:18 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto
Foto: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto (Rizky/detikcom)
Jakarta -

TNI AD menggelar apel gelar pasukan untuk Deklarasi Pemilu Damai dalam Pemilu 2024. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pasukannya disiapkan guna memastikan Pemilu berjalan kondusif.

"Personel yang akan dikerahkan kalau data dari Bawaslu ada 820 sekian TPS yang akan digelar, sehingga kita TNI-AD bersiap untuk mengamankan TPS tersebut berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, yang ada di wilayah," kata Jenderal Agus kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Dengan apel gelar pasukan tersebut, dia akan menjaga agar Pemilu bisa berjalan dengan lancar. Sebanyak 115 ribu personel TNI AD dikerahkan untuk mengamankan Pemilu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari Kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per-Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut," jelasnya.

Setiap Kodam-kodam dikerahkan di wilayahnya masing-masing untuk menjaga kondusifitas Pemilu. Pengamanan digelar mulai sebelum, saat, dan setelah Pemilu.

ADVERTISEMENT

"Tiap-tiap Kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawanannya. Biasanya kalau kita kan kerawanannya alam atau non-alam, alam kan biasanya bencana alam, non-alamnya biasanya kerawanan konflik sosial," ungkapnya.

"Kita sudah punya mapping setiap Kodam satu putaran atau dua putaran, kita siap untuk mengamankan Pemilu," sambungnya.

Pengamanan juga akan dilakukan saat distribusi logistik Pemilu. Termasuk di pulau-pulau terkecil yang ada di Indonesia. Berbagai peralatan akak digunakan.

"Pulau- pulau terkecil mungkin menggunakan sampan atau sebagainya. Tadi itu ya dari rekon kita terlihat kebutuhan dari personil, materil, dan perencanaan," imbuhnya.

Mengacu kepada data dari Bawaslu, ada tiga indeks kerawanan wilayah. Setiap wilayah memiliki indeks kerawanan yang berbeda saat Pemilu nanti.

"Jadi setiap wilayah itu berbeda mungkin. Kalau di Papua itu berbeda, karena tingkat kerawananannya berbeda. Nanti sekelas Pangdam sudah laporan tadi seperti tingkat kerawanan yang di Papua pengamananya akan berlapis, ada yg di TPS, sehingga TPS itu aman dari gangguan," pungkasnya.

(rdh/maa)



Hide Ads