.webp)
Menko Polhukam sekaligus cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md, menilai wajar adanya persaingan dan saling unjuk pendapat jelang Pemilu 2024. Namun, dia berharap agar TNI-Polri dan ASN bisa tetap netral di tengah persaingan tersebut.
"Ya kalau menurut saya sih sampe saat ini wajar. Sejak dulu terjadi memang persaingan-persaingan, kompetisi, kemudian salah unjuk pendapat itu biasa menjelang pemilu, malah itu pestanya," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Mahfud lantas menyinggung arahan Presiden Jokowi soal pengendalian kecurangan di TPS yang jumlahnya mencapai 840 ribu. Mahfud merasa pesimis dengan hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi yang terpenting tadi dari arahan presiden ada yang membuat kita pesimis. Pertama, tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu TPS. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan, sementara pengawasan baik resmi maupun pengamat boleh langsung ke TPS kalau mau membuat laporan kalau ada kecurangan," ujarnya.
Mahfud menyebut perlunya kesadaran para ASN hingga TNI-Polri terkait netralitas. Dia yakin TNI-Polri akan menjaga netralitas tersebut.
"Saya kira itu supaya itu disadari dan menjelang pemilunya tentu aparat-aparat ASN, TNI-Polri harus netral dan itu sudah dinyatakan baik oleh Kapolri sudah mengirimkan surat telegram bahwa Polri harus profesional tidak boleh memihak, ke Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena siapapun yang terpilih kita harus bersatu lagi. Itu sudah bagus," ujarnya.
Mahfud lantas ditanya terkait keyakinannya soal netralitas TNI dan Polri, mengingat salah satu cawapres yakni Gibran Rakabuming merupakan putra Jokowi. Mahfud tidak mempersoalkan hal itu.
Dia menilai urusan kepesertaan Gibran sebagai cawapres sudah selesai karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kini hingga persoalan di MK yang tengah bergulir.
"Yang menjamin (netralitas) Panglima sudah menjamin, Kapolri sudah menjamin, yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan karena putusan MK itu sudah mengikat. MK-nya yang sekarang," ujarnya.
(eva/maa)
