.webp)
PDIP bicara 'penzaliman' jika pihaknya memecat Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan. Golkar lantas memberikan balasan menohok ke PDIP.
Diketahui, Gibran merupakan kader PDIP yang kini menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Status keanggotaan Gibran di PDIP pun hingga kini tidak jelas, apakah masih sebagai kader atau tidak.
Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PDIP memberhentikan Gibran. Begitu juga dengan Gibran yang belum mengeluarkan pernyataan resmi mundur dari partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PDIP Bicara Persepsi 'Dizalimi' Jika Pecat Gibran
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah menjadi cawapares Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan, jika partainya memecat Gibran, akan muncul narasi dizalimi.
Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu didramatisasi.
"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu, kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia (Gibran) gunakan itu, 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin.
 Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun (Zhacky/detikcom) |
Komarudin mengatakan, secara de facto, Gibran sudah bukan lagi kader PDIP. Dia lantas menyinggung sikap Gibran yang mulanya selalu menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dia menuturkan, saat PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, Gibran bertemu dengan Prabowo. Setelah itu, PDIP pun memanggil Gibran.
"Saya dengan Pak Sekjen Mas Hasto waktu kita ngomong, 'Tidak dia pertemuan, hanya sebagai Prabowo sebagai menteri dan Gibran sebagai wali kota'. Itu aja, soal struktur pemerintahan," katanya.
"Waktu kita konferensi pers, sikap dia jelas diulang-ulang, 'Saya hanya tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri'," sambungnya.
Namun, sayangnya, kata Komarudin, Gibran justru mendaftar sebagai cawapres Prabowo ke KPU. Maka, dia menyebut Gibran pun harus diberhentikan dari PDIP.
"Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDIP, itu clear," ungkap dia.
Komarudin lantas berbicara terkait kartu tanda anggota (KTA) Gibran. Menurutnya, pengembalian KTA tidak perlu didramatisasi.
"Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana, kembalikan KTA. Kok repot saja urusan begitu," tuturnya.
Meski begitu, Komarudin mengingatkan Gibran untuk menjadi politikus muda yang dapat memberikan contoh. Seharusnya, kata dia, Gibran konsisten dengan pernyataannya.
"Pemimpin-pemimpin muda mereka harus memberikan contoh teladan yang akan datang harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung. Iya tidak? Itu saja," ujar dia.
Simak Video 'Nusron Singgung Anak Soekarno-Soeharto Tak Jadi Cawapres: Tak Punya Prestasi':
Golkar merespons Komarudin terkait narasi 'dizalimi', simak di halaman berikut
Komentar Golkar
Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid merespons Komarudin Watubun yang bicara jika PDIP memecat Gibran Rakabuming akan muncul narasi dizalimi. Nusron mengatakan narasi zalim ialah fakta, bukan drama Korea (drakor) politik.
"Soal narasi 'saya dizalimi', ini fakta, bukan 'drakor politik', sehingga tidak pakai narasi dan skrip drama. Semua jalan atas dasar fakta saja," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).
 Nusron Wahid (Foto: Istimewa) |
Nusron mempersilakan jika PDIP ingin memecat Gibran, karena hal itu urusan di dalam PDIP. Namun Nusron mengingatkan tak perlu membuat suasana menjadi muram.
"Kalau mau dipecat, ya monggo. Itu hak dan urusan internal PDIP. Tidak usah dibuat melankolis," jelasnya.
"Mas Gibran politisi gentleman, dengan segala keputusan. Mas Gibran mendatangi Mbak Puan dan pamit baik-baik. Karena ada panggilan dari rakyat untuk menjawab kebutuhan kepemimpinan Indonesia," sambung dia.
Lebih lanjut Nusron mengatakan yang dilakukan Gibran saat ini merupakan bentuk rekonsiliasi nasional. Hal itu, kata dia, demi melanjutkan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Soal tegak lurus dengan arahan Bu Megawati, apa yang dilakukan Mas Gibran adalah bagian dari upaya untuk melaksanakan proses rekonsiliasi nasional dengan antarkelompok bangsa Indonesia dan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi," tuturnya.
PAN Sarankan Gibran Tetap di PDIP
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, jika ingin tidak ada narasi 'dizalimi', sebaiknya Gibran tetap di PDIP. Dia menilai PDIP semestinya bangga ada dua kadernya yang ikut kontestasi pilpres.
"Makanya, jika tidak terkesan ada penzaliman, sebaiknya Mas Gibran tetap sebagai kader PDIP. Semestinya PDIP juga bangga ada dua kader terbaiknya ikut berkompetisi di Pilpres 2024," ujar Viva kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).
Viva mencontohkan pada Pilpres 2004 ketika Partai Golkar kala itu memiliki dua kader yang berpartisipasi. Pada waktu itu, siapa pun perwakilan Golkar yang menang, tetap Partai Golkar itu sendiri yang diuntungkan.
"Di Pilpres 2004 dulu kasus Golkar, ada dua kader Golkar yang berlaga. Antara Pak Wiranto dan Pak Jusuf Kalla (JK). Yang menang ya tetap Golkar kan, he-he-he...," sebutnya.
Meski begitu, Viva menegaskan tidak akan ikut campur urusan rumah tangga partai lain. Pihaknya akan terus membatasi diri.
"Tapi itu hanya harapan saja. Kami tidak akan ikut campur urusan rumah tangga partai lain. Kami membatasi diri dan tetap menjaga fatsun politik," tuturnya.
(eva/aik)
