Baliho Ganjar Diturunkan Saat Jokowi Kunjungi Bali, PDIP: Cederai Keadilan

Baliho Ganjar Diturunkan Saat Jokowi Kunjungi Bali, PDIP: Cederai Keadilan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 01 Nov 2023 17:44 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Kurniawan/detikcom)
Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Kurniawan/detikcom)

Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan

Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

Dilansir detikBali, Selasa (31/10), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

ADVERTISEMENT

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10).

Jokowi juga buka suara. Dia mengatakan harusnya pemerintah daerah setempat berkomunikasi dengan pengurus partai terkait.

"Saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11).

Jokowi menekankan harus ada komunikasi pemerintah daerah jika ingin memindahkan atribut partai. Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait hal itu.

"Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.


(dek/haf)



Hide Ads