Golkar Ungkit Rocky Gerung
Tak hanya PDIP, Sekjen Partai Golkar Lodewjik F Paulus juga tidak sependapat. Lodewijk lantas menyinggung Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi.
"Sama dengan kemarin Pak Jokowi itu, kan beliau tidak melakukan aduan ya dengan Pak Rocky Gerung itu, kan di luar. Aturan kita tidak seperti itu harus presiden yang menyampaikan, nah beliau tidak menyampaikan. Artinya itu delik aduan, jadi sebenarnya bayangin ada seorang pimpinan negara dikatakan seperti itu yang menurut kata kita tidak sopan ya," tutur Lodewijk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah itu lah demokrasi kebebasan kita seperti itu tapi kan kembali lagi kita punya nilai-nilai ke-timuran. Kita orang Indonesia sebaiknya mbok ya, gitu ya, jangan kebebasan terlalu bebas terus ngomong seenaknya, nggak, kita tidak begitu juga," sambungnya.
Tak cuma Lodewijk, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menepis anggapan demokrasi saat ini memburuk. Dia menyinggung Anies Baswedan masih bisa mengkritik Pemerintah.
"Selagi Mas Anies bisa berteriak seperti itu, berarti keran demokrasi masih terbuka," kata Ace.
Ace lantas heran dengan pandangan Anies yang bilang demokrasi buruk tapi masih bisa berteriak mengkritik pemerintah.
"Artinya kalau misalnya Mas Anies masih mengkritik Presiden Jokowi, masih bisa untuk meng-counter pernyataannya pemerintah, ya, saya kira berarti demokrasi kita masih terbuka. Jadi saya heran ya kalau masih ada orang yang mengkritik kualitas demokrasi tetapi dia juga masih berteriak-teriak mengkritik pemerintah," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.
Ace lalu membandingkan demokrasi sebelum reformasi dan saat ini. Dia menilai tidak ada lagi kekerasan menunjukkan demokrasi membaik.
"Kecuali kalau setelah itu misalnya pihak yang mengkritik itu diculik atau diapa gitu, ya. Jadi saya kira kualitas demokrasi Indonesia cukup baik kok sekarang," ujarnya.
PPP Sebut Banyak Pihak Bisa Kritik Pemerintah
PPP juga tidak sependapat dengan Anies Baswedan. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai analogi Anies Baswedan tidak tepat.
"Analoginya ndak tepat, karena faktanya banyak yang bisa melalukan kritik terhadap pemerintah," kata Awiek.
Dia juga menyebut hanya segelintir orang saja yang kerap menggunakan istilah Konoha ataupun Wakanda. Dia menekankan bahwa kritik terhadap Pemerintah tidak pernah dilarang selama bukan dalam bentuk hinaan atau ancaman.
"Soal sebutan Konoha atau Wakanda itu kan sebagian saja, tidak semuanya. Menyampaikan kritik tidak dilarang asalkan tidak melanggar hukum. Tidak menghina, tidak mengancam," ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mempersilakan semua pihak melontarkan kritik terhadap pemerintah. Namun, sebutnya, penghinaan dan pelecehan dapat melanggar hukum.
"Kalau hanya mengritik boleh-boleh saja. Kalau ada unsur penghinaan, melecehkan, itu ada konsekuensi hukum," kata dia.
(maa/dwia)