.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memimpin rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Rapat ini salah satunya membahas perihal penjabat (Pj) bupati.
"Banyak bahas Pj para bupati dan mengevaluasi para Pj-pj di kementerian/lembaga," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).
Azwar mengatakan dalam rapat itu TPA mengevaluasi kinerja para penjabat bupati. Termasuk bagaimana koordinasi antara penjabat bupati dengan stakeholder di kabupaten yang dipimpinnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biasanya kinerja, biasanya koordinasi dengan stakeholder di kabupaten itu. Karena Pj kan harus bisa melakukan koordinasi dengan stakeholder ya di daerah yang bersangkutan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja. Mungkin Pak Mendagri bisa menjelaskan," tuturnya.
Dia menuturkan penjabat bupati yang kinerjanya bagus dan melakukan terobosan akan diperpanjang. Sementara, lanjutnya, penjabat bupati yang kurang kinerjanya akan dievaluasi.
"Memang ada yang dievaluasi dari sisi kinerja, maupun progresivitas dan lain-lain. Saya kira itu ya. Pak Mendagri tentu lebih berwenang memberikan penjelasan. Tapi ada beberapa yang dievaluasi tetapi atas kinerjanya yang bagus terobosan juga ada yang ditetapkan kembali," kata Azwar.
Sementara untuk penjabat gubernur, Azwar mengatakan hal itu belum dibahas hari ini. Dia mengatakan penilaian akhir mengenai penjabat gubernur akan segera diagendakan.
"Hari ini yang pejabat gubernur belum dibahas hari ini ya. Kemungkinan Pj gubernur akan dibahas diagendakan," ujarnya.
"Saya kira itu. Jadi gubernur sepertinya di putaran yang akan datang," imbuh Azwar.
Simak juga 'Sandi Cerita Jokowi Batuk Hampir 4 Minggu, Diduga karena Polusi Udara':
