.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menepis pihak Istana mengambil keuntungan usai DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) tak mengusulkan nama calon penjabat (Pj) gubernur. Kemendagri menyatakan pengusulan Pj gubernur dilakukan sesuai aturan.
"Nggak ada. Kita nggak ada pemikiran seperti itu. Kita ingin melaksanakan penyisian jabatan Pj Kepala Daerah sesuai dengan aturan berlaku. Tidak ada kepentingan-kepentingan, ya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dilansir detikSulsel, Sabtu (12/8/2023).
Dia menegaskan Kemendagri tidak memikirkan kepentingan-kepentingan golongan tertentu dalam penunjukan kepala daerah. Benni mengatakan setidaknya ada dua indikator yang bisa menjadi pertimbangan untuk memilih calon Pj gubernur, yaitu merupakan putra daerah dan memahami kondisi daerah yang akan dipimpinnya nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sudah dipenuhi (syaratnya), ada beberapa calon, seperti dua indikator tadi bisa dijadikan pertimbangan. Saya kira pemerintah dalam hal ini Tim Penilai Akhir menjadikan itu sebagai pertimbangan. Tim Penilai Akhir itu dipimpin oleh Pak Jokowi," tuturnya.
Sebelumnya, pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Lukman Irwan menganggap batalnya DPRD Sulsel mengusulkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel akan memberi keuntungan bagi Kemendagri. Menurutnya, publik akan menduga persoalan Pj Gubernur Sulsel ini beririsan dengan tarik menarik partai politik (parpol) yang berkuasa, termasuk bersinggungan juga dengan kepentingan Istana Negara secara elektoral.
"Orang akan melihat parpol yang punya kendali kekuasaan di tingkat pusat, bagaimana kepentingan istana juga secara elektoral di Sulsel, pertarungannya pasti ke situ," kata Andi Lukman.
Simak berita selengkapnya di sini.
(jbr/bar)
