.webp)
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard F Krey mendatangi DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Kedatangan Max untuk protes karena dihapus namanya di daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dicalonkan Partai Golkar.
Max mengaku tak mendapatkan informasi tentang penghapusan namannya. Karena itu, kata dia, tujuan kedatangannya yakni untuk menanyakan alasan hilangnya namanya dari daftar bacaleg.
"Hari ini saya datang untuk mau bertanya kenapa saya dicoret, apa salah saya? Sehingga saya berharap DPP Partai Golkar, baik Pak Airlangga Hartarto, atau Pak Sekjen Pak Paulus untuk menyampaikan informasi ke saya kira-kira salah saya apa," kata Max kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Senin (14/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Max mengatakan kedatangannya tak disambut baik. Dia malah diadang oleh sejumlah polisi di depan pagar DPP Golkar.
"Saya pagi-pagi ini datang kan saya tau rumah saya, nggak perlu saya pakai izin-izin. Masak di rumah sendiri pakai izin. Tiba-tiba saya diadang oleh bapak polisi-polisi ini," ucapnya.
Max mengatakan telah menghubungi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar, namun tak direspons. Sehingga dia tak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan suratnya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Sekarang saya telepon semua, semua nggak mau angkat teleponnya, ada apa? Harus angkat telepon dan bicara, agar bapak polisi ini izinkan saya masuk untuk menyerahkan surat saya di dalam," pungkasnya.
Max merasa tak terima dihapus dari usulan nama bacaleg secara sepihak. Lebih lagi, kata dia, posisinya diganti oleh orang yang bukan kader partai.
"Tidak ada pemberitahuan sama sekali, makanya ini saya bingung, tiba-tiba nama saya waktu penempatan kemarin sudah tidak ada lagi. Saya diganti dengan orang yang bukan kader Partai Golkar," ungkapnya.
Max menegaskan bahwa dirinya hanya meminta penjelasan dari pimpinan partai soal penghapusan namanya. Dia menyatakan siap jika perkara itu harus ditindaklanjuti di Mahkamah Partai.
"Saya berharap saya harus ketemu pimpinan Partai Golkar hari ini, lalu saya serahkan surat saya. Setelah itu keputusan partai yang diambil. Saya mau dengan keputusan partai, seperti apa keputusan partainya, ya saya sebagai kader saya harus ikut kalau saya salah. Tapi kalau saya tidak salah, saya berhak membawa ini ke Mahkamah Partai, kita ada punya Mahkamah Partai," pungkasnya.
(rfs/van)
