.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang semula dijadwalkan digelar pada November 2024. Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya belum pernah membicarakan hal itu dengan Bawaslu.
"Kami belum pernah membicarakan itu (penundaan Pemilu)," kata Tito kepada wartawan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7/2023).
Tito mengatakan usulan itu diketahuinya disampaikan Bawaslu dalam rapat internal yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Namun, Tito menegaskan pihaknya belum pernah membicarakan hal itu dengan pihak terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kalau nggak salah disampaikan oleh Bawaslu dalam rapat internal di KSP," ungkap Tito.
"Tapi di tingkat Kemendagri belum pernah. Belum pernah ada skenario itu dan belum pernah ada pembicaraan itu," sambung dia.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan usul agar penundaan Pilkada 2024 dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP, Rabu (13/7). Bagja mengungkap sejumlah kekhawatirannya jika Pilkada digelar November 2024.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja dalam keterangannya, Kamis (14/7).
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," sambungnya.
Simak Video 'Penjelasan Bawaslu soal Usulan Penundaan Pilkada 2024':
