.webp)
Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan politikus Effendi Simbolon yang menyebut agar Indonesia dinahkodai oleh sosok seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Said mengatakan dirinya selalu mengikuti aturan partai.
"Saya ngeliatnya biasa-biasa saja, yang pertama saya katakanlah ya sebagai kader PDI Perjuangan mimpi saya kan sudah berakhir, berakhir setelah saya masuk partai dan saya mengikuti aturan main partai bahwa saya punya pikiran dan sebagainya, maka pikiran itu harus disampaikan di dalam partai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Said menyebut PDIP sudah menentukan sikap terkait bakal calon presidennya, yaitu Ganjar Pranowo. Hal yang berbeda pandangan sebaiknya dikomunikasikan sejak awal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi ketika partai memutuskan itulah yang harus diikuti sebagai kader, kan tidak bisa kemudian saya selaku kader partai setuju dengan apa yang dibuat oleh partai, keputusannya, tapi saya punya pikiran pribadi. Lah, itu kan nggak bisa berpartai seperti itu," ungkapnya.
Said mengatakan etis tidaknya pernyataan Effendi biarkan diserahkan ke Badan Kehormatan Dewan PDIP. Menurutnya BKD yang bisa menentukan sikap akhir dari pernyataan itu.
"Etis dan tidak etisnya, Badan Kehormatan Dewan yang akan memutuskan, karena kalau perorangan saya menilai kan tidak apik. Toh kita sesama kader pangkatnya sama, kewajiban dan haknya sama. Nah, kita serahkan ke Badan Kehormatan Partai," imbuhnya.
DPP PDIP Panggil Effendi Simbolon
DPP PDIP akan menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDIP Effendi Simbolon terkait harapan RI dinakhodai oleh Prabowo Subianto. Effendi akan diklarifikasi oleh Dewan Kehormatan.
"Karena itulah Pak Komarudin Watubun, selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan, juga akan melakukan klarifikasi, karena kami ini kan Partai Demokrasi Indonesia, sehingga semuanya akan dilakukan klarifikasi partai agar disiplin partai ditegakkan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7).
Hasto menegaskan seluruh kader harus mendukung Ganjar Pranowo pada 2024. Apabila ada kader yang mengisyaratkan sebaliknya, Dewan Kehormatan DPP PDIP akan memanggilnya.
"Seluruh kader PDI Perjuangan, setelah 21 April, ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarnoputri, semua harus satu arah, mendukung Pak Ganjar Pranowo," tegasya.
"Bagi yang tidak memberikan dukungan, Dewan Kehormatan langsung secara otomatis, secara sistemik, menjalankan tugasnya sehingga kedisiplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak. Karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasarkan Pancasila dan keputusan sudah diambil, sehingga seluruhnya wajib," sambungnya.
(dwr/maa)
