.webp)
Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kelanjutan kebijakan pemerintahan layaknya sistem estafet. Said sepakat dengan pernyataan itu, ia tak ingin program yang sudah dijalankan jadi terbengkalai.
"Ya betul, kan saya beberapa kali, pergantian kepemimpinan itu adalah estafet kepemimpinan sehingga dari presiden ke presiden melanjutkan apa yang belum dan meng-accelerate visi misi presiden sebelumnya," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia tak ingin presiden yang menggantikan Jokowi nanti justru meninggalkan program yang sudah berjalan. Menurutnya hal tersebut harus dihindari.
"Jangan kemudian setiap ganti presiden kemudian dengan program baru, kemudian program lama terbengkalai, ini yang harus kita hindari," ungkapnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini ingin APBN dapat digunakan sesuai prioritasnya. Ia ingin APBN yang didapat pemerintah dimaksimalkan dengan baik.
"Oleh karenanya, kita ingin memastikan di APBN nanti tahun 2024 itu penyelesaian tuntas terhadap program strategis presiden RI Pak Jokowi supaya tidak meninggalkan sisa, kalau toh ada sisa maka dalam pembahasan APBN tahun depan untuk 2025 akan kita tuntaskan setuntas-tuntasnya," kata dia.
Menurut Said pernyataan Jokowi tak menyingung pihak lain. Said berharap capres Pemilu 2024 dapat melanjutkan estafet itu.
"Pihak lain yang mau disinggung apanya. Kita harapkan semua capres bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutamanya Ganjar Pranowo akan melanjutkan itu," sambungnya.
Presiden Jokowi sebelumnya bicara soal kelanjutan kebijakan pemerintah. Dia mengatakan jangan sampai peralihan kepemimpinan seperti 'meteran pom bensin'.
Maksudnya, meteran pom bensin harus kembali ke 0 bila sudah selesai melakukan pengisian bensin. Menurutnya, bila kepemimpinan berganti tidak boleh seperti itu.
"Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu 'dimulai dari 0 ya'. Apa mau seperti itu? Ndak kan? Masak kayak meteran pom bensin," tegas Jokowi saat memberikan sambutan pada Peluncuran Indonesia Emas 2045, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).
Dia menegaskan kebijakan negara harus berkesinambungan bila pemimpinnya berganti. Dia mengibaratkan pemerintah bagaikan seorang anak yang bersekolah. Semua berjenjang, dari SD hingga Universitas.
Maka dari itu, bila pemimpin berganti seharusnya 'sekolah' diteruskan. Bila seorang pemimpin telah mencapai level SMA misalnya, pemimpin berikutnya harus melanjutkan ke level universitas.
"Kita harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kepemimpinan satu dua tiga sudah sampai SMA, mestinya di kepemimpinan berikutnya masuk Universitas tidak kembali ke SD lagi," ungkap Jokowi.
"Berikutnya lagi masuk ke s2-s3. Tidak maju mundur, poco-poco lah," katanya.
(dwr/gbr)
