.webp)
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengkritik keras keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024. Partai Amanat Nasional (PAN) tak merasa Jokowi mengintervensi partai politik (parpol) terkait hal tersebut.
"Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa konteks ikut cawe-cawe itu dalam koridor yuridis konstitusional yaitu berada di jalur lurus yang harus taat konstitusi, aturan dan Undang-undang serta tidak mengotori demokrasi. PAN merasa tidak ada usaha dari presiden untuk melakukan intervensi, penekanan maupun pemaksaan kepada partai politik dalam menentukan paslon di pilpres. PAN dan partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen di DPR RI bebas dan mandiri menentukan pasangan calonnya di pilpres 2024," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi, Jumat (2/6/2023).
Viva menuturkan tidak ada parpol yang ditekan mengikuti kemauan Jokowi menentukan pasangan calon pilpres mendatang. Viva kemudian mempertanyakan parpol apa yang merasa ditekan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada partai politik yang diintervensi atau ditekan untuk mengikuti kemauan presiden dalam menentukan paslon di pilpres 2024. Jika ada rumor partai yang ditekan-tekan, partai apa ya?" ujarnya.
"Kalau partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold atau partai politik baru ada yang mengaku-aku ditekan oleh presiden Jokowi, kata Asmuni Srimulat itu namanya hil yang mustahal alias hal yang mustahil," lanjutnya.
Viva menyampaikan parpol hingga kepala negara tidak bisa bertindak bebas sebab banyak publik yang mengawasi. Dia yakin publik melakukan kontrol dan kritik melalui media sosial.
"Siapapun sekarang ini, termasuk partai politik, lembaga negara, dan presiden tidak bisa lagi bebas dari mata dan penglihatan rakyat. Pasti akan dikontrol dan dikritik oleh publik, baik melalui media massa, media elektronik, dan media sosial. Kondisi ini sangat baik sebagai energi untuk memperkuat pelembagaan demokrasi dan menambah fungsi civil society untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap negara," jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintahan Jokowi memegang teguh prinsip politik bebas aktif. Prinsip itu kata Viva, bebas menentukan sikap.
"PAN menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi masih berpegang teguh pada kebijakan politik bebas aktif yang sesuai dengan landasan hukum di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Pengertian politik 'bebas aktif' adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia," imbuhnya.
Simak Video 'Kata Amien Rais soal Jokowi yang Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024':
Kritik Amien Rais ke Jokowi
Amien Rais sebelumnya mengkritik keras keinginan Jokowi untuk cawe-cawe atau ikut campur dalam Pemilu 2024. Dia menilai Jokowi bukan lagi cawe-cawe, tapi mengintervensi pemilu.
Hal itu disampaikan Amien Rais dalam kanal YouTube Amien Rais Official yang juga diunggah di akun Instagram Partai Ummat. Amien awalnya bicara terkait apa yang disebutnya sebagai manuver berbahaya Jokowi.
"Saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya. Manuver yang tanpa ragu-ragu juga tanpa rasa malu," kata Amien seperti dilihat dalam video 'PAK JOKOWI, HENTIKAN MANUVER POLITIK ANDA!' di kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (2/6).
Amien awalnya mengungkit soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dia mengungkit hubungan Ketua MK Anwar Usman dengan Jokowi.
"MK yang diketuai adik iparnya, Anwar Usman, memutuskan menambah satu tahun lagi buat Firli Bahuri cs sebagai Pimpinan KPK. Jadi Anwar Usman yang sering mengatakan tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah SWT ternyata juga takutnya pada kakak iparnya, Kakanda Joko," ucap Amien.
Dia juga mengkritik soal Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md. Amien Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh presiden hasil Pemilu 2024.
"Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti," ucapnya.
(dek/dnu)
