.webp)
Elit Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe untuk bangsa dan negara termasuk Pemilu 2024. Menurut Kamhar, pernyataan yang disampaikan Jokowi tidak pas dan berlebihan.
"Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan," kata Kamhar melalui keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).
Kamhar menilai apa yang disampaikan Jokowi itu bukan pernyataan positif. Dia mengungkit rekam jejak Jokowi yang disebutnya beda antara pikiran perkataan dan perbuatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukan pernyataan yang positif mengingat rekam jejak Pak Jokowi tidak demikian. Sering berbeda antara pikiran, perkataan dan perbuatan," ujarnya.
Kamhar mengatakan dengan meng-endorse capres memperlihatkan Jokowi tidak netral. Dia menegaskan pernyataan Jokowi akan cawe-cawe tidak bisa dibenarkan.
"Beliau aktif meng-endorse capres tertentu dan berada dibalik pembentukan poros koalisi tertentu. Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi ini tak bisa dibenarkan," ucapnya.
"Argumentasi cawe-cawe demi bangsa dan negara, jika dilihat secara jernih sejatinya ini ekspresi psikologi Pak Jokowi yang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju dari 13 tahun waktu yang tersedia," lanjutnya.
Menurut Kamhar, Jokowi tak punya kemampuan memastikan Indonesia menjadi negara maju dalam kurun waktu tersebut. Kamhar menyebut Jokowi overestimate.
"Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya," ujar Kamhar.
Kamhar kemudian membandingkan kinerja pemerintahan Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perbandingan mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga hutang negara.
"Rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi selama 2 periode memimpin namun bukan hanya tak mampu menunaikan janji-janji kampanyenya sejak periode pertama maupun periode kedua. Dalam banyak aspek juga terjadi perlambatan bahkan pemunduran dibanding pemerintahan Pak SBY," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Kamhar menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Jokow tak sepesat di era kepemimpinan SBY. Dia membandingkan persentase produk bruto domestik di era Presiden Jokowi dengan SBY.
"Misalnya di bidang ekonomi jika dibandingkan kinerja 8 Tahun Pemerintahan Pak SBY dengan Pemerintahan Pak Jokowi, di masa Pak SBY produk domestik bruto naik 275 persen sementara di masa Jokowi hanya naik 85 persen," tutur Kamhar.
Lalu Kamhar menyebut pendapatan negara di era SBY naik 231 persen. Dan masih era SBY, Kamhar menyebut angka kemiskinan turun 5 persen.
"Pendapatan negara juga naik 231% di masa SBY, sementara di masa Jokowi hanya naik 69%. Angka kemiskinan turun 5% di masa SBY, sementara di masa Jokowi hanya turun 1,35%," ucap dia.
"Pengangguran juga bisa turun 3,73% di masa SBY, sementara di masa Jokowi malah naik 0,22%. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp. 7.879 triliun," tambah dia.
Lebih lanjut Ketua Bappilu DPP Demokrat itu menyampaikan yang paling tepat dilakukan pemerintahan Jokowi adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Dia mengatakan pelanjut Jokowi justru membuat ikhtiar Indonesia Emas 2045 semakin jauh.
"Kita belum berbicara kehidupan politik dan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan, sistem ketatanegaraan dan sebagainya yang juga mengalami kemunduran. Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Pelanjut Jokowi justru hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api," imbuhnya.
Jokowi Akan Cawe-cawe
Presiden Jokowi mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Apa maksudnya?
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait Pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju.
Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
Baca juga: "Cawe-Cawe" Urusan Pilpres |
"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," kata Jokowi.
"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," imbuh Jokowi.
Keterangan resmi dari Istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam Pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Dan Presiden juga berkepentingan agar Pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi.
Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI-Polri dan ASN untuk netral.
Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
Simak Video 'PKS Soal Jokowi akan Cawe-cawe: Bahaya Sekali!':
Saksikan Live DetikPagi:
