.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan akan tetap cawe-cawe jelang Pemilu 2024. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksud ke arah positif demi bangsa dan negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi juga menekankan cawe-cawe yang dimaksudnya tak akan melanggar Undang-Undang.
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi.
Jokowi menuturkan cawe-cawe yang dimaksud terkait Pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju.
Dia menyebut Indonesia saat ini ada di posisi upper middle income. Sementara, lanjut Jokowi, untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," kata Jokowi.
"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon Presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," imbuh Jokowi.
Penjelasan Istana Maksud Jokowi Akan Cawe-cawe
Keterangan resmi dari Istana menyampaikan konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam Pemilu yakni Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Dan, Presiden juga berkepentingan agar Pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi.
Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair.
Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2023).
"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain," lanjutnya.
Bey mengatakan Jokowi berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil. Dalam hal ini, Jokowi juga akan mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga ASN.
"Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," ucapnya.
Bey melanjutkan, Jokowi juga ingin menguatkan kemampuan pemerintah mencegah berita hoaks. Jokowi ingin para pemilih mendapat informasi berkualitas terkait Pemilu 2024.
"Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online," ucapnya.
Bey memastikan Jokowi akan menghormati apa pun pilihan rakyat. Dia menekankan, Jokowi akan mengawal transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Simak Video 'Survei Populi: Ganjar Dianggap Paling Mampu Lanjutkan Kinerja Jokowi':
(idn/aud)
