.webp)
Elite Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani membela Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dianggap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menakut-nakuti rakyat dengan pernyataannya soal rumor diubahnya sistem pemilu. Kamhar menilai anggapan Hasto itu tidak pas dan menyesatkan.
"Respons Bung Hasto yang menganggap pernyataan Pak SBY sebagai bentuk menakut-nakuti tidak pas dan menyesatkan. Apa yang disampaikan Bang Denny Indrayana dan Pak SBY sejatinya adalah cara mengaktifkan keawasan publik (public awareness) agar terjadi kontrol publik atas berbagai proses hukum dan politik yang tengah berjalan agar tak terjadi perselingkuhan dan persekongkolan antara eksekutif dan yudikatif," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (29/5/2023).
Kamhar lantas menyinggung lemahnya fungsi keseimbangan di parlemen. Dia menyebut partai pro pemerintah yang menjadi dominan berdampak pada pengendalian kekuasaan tanpa kontrol demokrasi. Sehingga menurutnya, parlemen tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lemahnya fungsi check and balance di parlemen akibat besarnya koalisi pemerintah yang menguasai parlemen dan terlalu dominannya Pak Jokowi mengendalikan koalisi membuat segala agenda politik penguasa berjalan tanpa kontrol demokrasi. Parlemen tak bisa berfungsi sebagaimana mestinya," ujarnya.
"Yang terbaru adalah gratifikasi masa jabatan oleh MK bagi Pimpinan KPK setelah sebelumnya gratifikasi penambahan usia Hakim MK oleh penguasa. Terjadi persekongkolan jahat untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, menjadi wajar jika sebagai negarawan dan demokrat sejati Pak SBY bereaksi," lanjut Kamhar.
Kamhar lalu menyindir balik pernyataan Jokowi yang terkesan menakut-takuti, yakni di tahun 2022 yang menurutnya, Jokowi pernah bilang kalau tahun 2023 akan berjalan gelap dan mencekam. Kamhar menyindir adanya kepentingan di balik pernyataan itu.
"Bung Hasto mesti memahami, bentuk menakuti-nakuti itu justru seperti pernyataan Pak Jokowi Tahun 2022 yang lalu bahwa Tahun 2023 gelap dan mencekam. Padahal terbungkus kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Kenyataannya di Tahun 2023 ini tidak demikian, publik juga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Kamhar meminta Hasto untuk fokus terhadap perkara korupsi BTS yang menyeret namanya. Dia juga menyebut kasus Harun Masiku yang menjadi buron hingga saat ini.
"Jadi, ada baiknya Bung Hasto fokus merespons perkara BTS yang infonya namanya masuk dalam pusaran mega korupsi berjamaah yang nilainya fantastis tersebut, atau fokus pada Harun Masiku. Kami tak diajarkan ketika berkuasa hukum tajam ke lawan tumpul ke kawan," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: PKS soal Pemilu Coblos Partai: Jangan Isunya Geser jadi Kebocoran
